Data BPS Jadi Acuan Pelaku Pasar

Senin, 03 Desember 2012 | 06:15 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Data ekonomi yang akan dirilis oleh Badan Pusat Statistik hari ini akan menjadi perhatian para pelaku pasar. Untuk sementara, fokus pasar beralih ke data domestik. Inflasi yang tetap terkendali dan bahkan cenderung turun serta membaiknya neraca perdagangan Indonesia masih membuka peluang bagi penguatan rupiah pada minggu ini.

Inflasi tahunan (y-o-y) pada November kemarin diprediksi turun menjadi 4,54 persen dari bulan sebelumnya, sebesar 4,61 persen. Selain itu, neraca perdagangan pada Oktober diprediksi akan kembali membaik dan mencatat surplus sebesar US$ 0,65 miliar dibanding September, yakni sebesar US$ 0,55 miliar.

Pengamat pasar uang dari PT Monex Investindo Futures, Yohanes Ginting, mengungkapkan keluarnya data inflasi dan ekspor Indonesia akan menjadi perhatian pasar pada awal pekan ini. Rendahnya angka inflasi dan surplusnya neraca perdagangan Indonesia dapat kembali membuka ruang bagi rupiah guna melanjutkan penguatan.

"Dengan kondisi seperti ini, apresiasi rupiah bisa ke level 9.550 per dolar Amerika, ini tentunya bagus buat mata uang lokal. Dan bila melemah, kemungkinan akan tertahan di 9.630 per dolar AS," ujarnya.

Dalam sepekan terakhir, rupiah memang terlihat cenderung menguat meski terus mendekati di bawah 9.600 per dolar AS. Akan segera dikucurkannya dana talangan bagi Yunani senilai US$ 40 miliar serta harapan Amerika Serikat menghindari fiscal cliff (tebing fiskal) membuat pelaku pasar melepas dolar.

Berkurangnya permintaan korporasi terhadap dolar AS dan membaiknya data ekonomi domestik akan menjadi katalis positif bagi menguatnya mata uang lokal. Namun topik tentang fiskal cliff akan tetap mempengaruhi pergerakan rupiah.

Pada Jumat lalu, rupiah ditutup di level 9.595 per dolar AS, menguat 0,18 poin (0,19 persen) dari posisi pekan sebelumnya, 9.613 per dolar.

PDAT | VIVA B. K

09.35 | 0 komentar | Read More

Soal PLN, DPR Panggil Lagi Dahlan Iskan Hari Ini

Senin, 03 Desember 2012 | 06:35 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Energi berencana memanggil lagi Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait inefisiensi PLN hari ini, Senin 3 Desember 2012, pukul 10.00.

"Ini rapat lanjutan masalah inefesiensi PLN," ujar anggota Komisi VII Sutan Bhatoegana Ahad, 2 Desember 2012. Ia mengatakan pemanggilan lanjutan ini karena pada rapat sebelumnya, 13 November 2012, sempat diskors lantaran Dahlan dinilai kurang mengusai hasil temuan BPK.

Seperti rapat sebelumnya, Sutan juga mengatakan selain Dahlan, komisi juga memanggil kembali Menteri ESDM Jero Wacik, Direktur Utama Perusahaan Gas Negara Hendi Prio Santoso, Dirut PLN Nur Pamudji, dan Dirut Pertamina Karen Agustiawan.

Ditemui Jumat lalu, 30 November 2012, Dahlan memastikan kesediannya untuk hadir. "Iya datang. Undangannya sudah benar ditujukan untuk mantan Dirut PLN," katanya. Namun ia enggan menjawab soal persiapannya dipanggil DPR. Dahlan hanya menggelengkan kepala.

Adapun Kepala Humas Kementerian BUMN Faisal Halimi mengatakan tidak ada persiapan khusus sebelum Dahlan memenuhi panggilan DPR har ini. "Biasa saja, hanya lari pagi, mandi dan sarapan," katanya.

Anggota komisi energi, Achmad Rilyadi berharap Dahlan lebih siap dalam memberikan penjelasan kepada dewan hari ini. "Di situ akan menjadi tolak ukur apakah sebagai pejabat publik ia mengetahui masalah," ujarnya. "Kami hanya ingin klarifikasi, bukan menghakimi."

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan inefisiensi dalam tubuh PLN sebesar Rp 37 triliun. Komisi energi sempat mewacanakan audit investigatif terhadap temuan itu. Permintaan tersebut dituangkan melalui Surat Komisi VII DPR RI kepada BPK yang bernomor PW/10650/DPRRI/XI/2012 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung.

ANANDA PUTRI

Berita terpopuler lainnya:
Indonesia Jadi Tuan Rumah Miss Universe  
ITB Siap Kembalikan Uang Rp 10 Miliar ke Mahasiswa
Jangan Pernah Lakukan Ini di Korea Selatan 
Prancis Punya Masjid Gay Pertama 
Hashim Djojohadikusumo Jadi Pembina Partai Kristen 
Gangnam Style Punya Pesaing Baru, Carrier Style

09.35 | 0 komentar | Read More

Indeks Susut 99 Poin Dari Level Tertingginya

Senin, 03 Desember 2012 | 06:42 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Sempat mencatat rekor tertinggi baru pada November, indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia akhirnya ditutup di bawah level 4.300. Aksi ambil untung yang dilakukan oleh investor setelah indeks mencetak rekor baru membebani pergerakan indeks.

Pada perdagangan Jumat lalu, indeks ditutup di level 4.276,14, yang berarti telah susut 99,03 poin (2,26 persen) dari level tertingginya yang dicapai pada 26 November lalu, yakni di level 4.375,169. IHSG juga turun sebanyak 74,15 poin (1,7 persen) sepanjang November. Dalam sepekan kemarin, indeks juga tergerus sebanyak 72,67 poin (1,67 persen).

Analis dari PT Millenium Danatama Sekuritas, Abidin, mengatakan bahwa sentimen negatif lebih banyak mewarnai indeks pada November. "Ancaman terjadinya jurang fiskal di Amerika Serikat serta ketidakpastian pemberian dana talangan kepada Yunani menjadi sorotan utama investor."

Dari dalam negeri, sentimen penggerak bursa relatif minim sehingga indeks lebih mengikuti sentimen regional. Ruang pergerakan indeks pun cenderung sempit dan bertahan di angka sekitar 4.300. Saat indeks mencetak rekor tertinggi, kerap diiringi dengan aksi ambil untung pada keesokan harinya.

Walaupun demikian, ekonomi dalam negeri yang masih tumbuh, ditopang oleh konsumsi di sektor-sektor berorientasi domestik yang berhasil menjadi penahan indeks di tengah memburuknya ekonomi global. Saham-saham sektor properti, konstruksi, konsumer, dan perbankan kerap menjadi penggerak IHSG. "Demikian pula saham-saham lapis dua, juga mulai banyak memimpin kenaikan indeks," kata Abidin.

Potensi kenaikan indeks, menurut Abidin, baru akan terbuka menjelang akhir tahun seiring dengan adanya aksi window dressing dari para manajer investasi guna mendongkrak kinerjanya agar terlihat moncer menjelang akhir tahun, serta meningkatnya aktivitas konsumsi menjelang Natal dan tahun baru.

Mengawali Desember, indeks masih akan bergerak datar dengan batas bawah 4.230 dan batas atas 4.300.

PDAT | M. AZHAR

09.35 | 0 komentar | Read More

Harga Premium Disarankan Naik Jadi Rp 6.000

Sabtu, 01 Desember 2012 | 22:49 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat energi, Komaidi, mendesak pemerintah segera menaikkanharga bahan bakar minyak bersubsidi. Tapi dia menyarankan kenaikan premium dibatasihanya Rp 1.500 per liter. Dengan demikian, harga bensin bersubsidi hanya naik dari semula Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 per liter.
"Idealnya di kisaran itu," kata Komaidi saat dihubungi Sabtu, 1 Desember 2012. Kenaikan tipis itu, kata dia, sudah pernah dilakukan pemerintah pada 2008 dan masyarakat menerimanya dengan baik.

Menurut Komaidi, kondisi ekonomi masyarakat saat ini mampu menerima kenaikan harga BBM bersubsidi. Dia menunjuk pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 6-7 persen selama lima tahun terakhir sebagai indikator.

Meski begitu, kata Komaidi, penolakan pasti akan tetap ada. Selain itu, kenaikan harga premium juga akan memicu inflasi dan gejolak sosial. Dia meminta pemerintah siap dengan antisipasi.

Jika jadi dinaikkan, Komaidi menilai waktu paling tepat untuk menaikkan harga BBM bersubsidi adalah pada pertengahan semester pertama 2013, yakni pada Maret-April. Soalnya, semester kedua 2013 sudah mendekati Lebaran. Selain itu, kondisi politik pasti memanas menjelang Pemilu 2014.

Komaidi menegaskan kenaikan harga premium akan membuat penghematan anggaran negara sampai Rp 8o triliun.  

RAFIKA AULIA

Berita Terpopuler:
Doa Emha Ainun Najib, KPK Segera Bubar
Basuki Ahok: Masa Satu Orang Bisa Nyambung 3 Kali?
Malaysia Hina Indonesia, Wakapolri Nanan Berang 
Sule OVJ dkk Terancam Dipidanakan
Begini Kronologi Wayang OVJ vs Red Production

09.35 | 0 komentar | Read More

BPH Migas Tuntut Pertamina Pasang POS

Minggu, 02 Desember 2012 | 03:52 WIB

TEMPO.CO , Jakarta:Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menuntut Pertamina memasang sistem teknologi informasi POS atau point of sales di 5 ribu SPBU. "Tahun depan, kami menuntut harus jalan, kalau tidak penyalahgunaan BBM bersubsidi terus berjalan," kata Direktur BPH Migas Djoko Siswanto kepada Tempo, Sabtu, 1 Desember 2012.

Pertamina sudah memasang sistem POS di 112 SPBU Kalimantan Selatan. Secara keseluruhan, Pertamina akan memasang sistem tersebut di sekitar 5.000 SPBU.

Djoko memahami Pertamina butuh waktu dan uang untuk merealisasikan rencana tersebut. Tapi, menurut Djoko, Pertamina punya waktu mempersiapkan sepanjang setahun. "Setahun waktu yang cukup, seharusnya secara bertahap (dipasang)," katanya.

Menurut Djoko, dana senilai Rp 800 miliar untuk sistem POS di 5.000 SPBU tak sebanding jika dibandingkan nilai uang yang harus ditombok Pertamina lantaran maraknya penyelewengan BBM bersubsidi. "Pasang IT, daripada nombok Rp 6 triliun," kata dia.

Djoko menjelaskan, sepanjang Januari-Oktober 2012, BPH Migas telah menangkap pelaku atas 551 kegiatan penyelewengan BBM bersubidi.  Jika sistem POS tak juga diterapkan secara nasional, penyelewengan akan terus terjadi dan ujung-ujungnya kuota BBM akan terus menggelembung.

Sesuai peraturan, kata Djoko, Pemerintah hanya membayar subsidi BBM sesuai data di SPBU. "Hiswana Migas, Pertamina, jual di SPBU, selisih kami ganti tapi tunjukkan, saya jual ke mobil berpelat ini sebanyak ini," ucapnya.

Aturan ini menggantikan sistem sebelumnya dimana Pemerintah masih harus membayar sesuai data keluar dari depot ke SPBU, padahal tak semua BBM yang didistribusikan dari depot disalurkan ke SPBU. "Sebagian besar penyalahgunaan. Tidak semua dari depot ke masyarakat," ujarnya.

Namun, tanpa kesiapan teknologi informasi, kata Djoko, peraturan baru tak akan bisa berjalan. Selama itu, Pemerintah harus tetap membayar untuk mencegah pasokan BBM ke masyarakat berhenti.

MARTHA THERTINA

Berita Terpopuler
Menperin akan Resmikan Pabrik Denso
McLaren Buka Showroom di Indonesia
Dongkrak Penjualan, Nissan Diskon Harga Leaf
Mercedes-Benz Mulai Rakit M-Class di Indonesia
Paris Larang Mobil dan Motor "Jadul"

09.35 | 0 komentar | Read More

Pemerintah Didesak Naikkan Harga BBM

Minggu, 02 Desember 2012 | 05:39 WIB

TEMPO.CO , Jakarta:Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyarankan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada Januari 2013. Awal tahun dinilai waktu yang tepat untuk menerapkan kebijakan kenaikan harga.

"Lebih dari (waktu) itu, akan sulit bagi pemerintah karena pertentangan politik sangat berat," ujar Direktur BBM BPH Migas, Djoko Siswanto, kepada Tempo, kemarin. Dia mengatakan, kenaikan harga BBM dipastikan akan menimbulkan pertentangan di masyarakat dan gejolak politik. "2014 itu sudah memasuki masa pemilihan umum, gejolak politiknya luar biasa."

Jika pemerintah menunda kenaikan harga BBM, kenaikan harga baru dilakukan setelah pemilihan umum 2014. Namun, risikonya anggaran subsidi bakal membengkak pada tahun depan.

Djoko mencontohkan, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, pernah menunda kenaikan BBM sebanyak delapan kali karena berdekatan dengan pemilihan umum. Penundaan itu sebagai cara  untuk meredam gejolak politik.

Hal yang sama juga terjadi pada 2008. Pada saat itu kenaikan harga tidak sampai menimbulkan pertentangan di tengah masyarakat dan politik seperti saat ini. Hal itu, kata dia, karena kenaikan harga BBM tidak dipolitisasi.

Sekarang, menurut Djoko, kondisi ekonomi masyarakat jauh lebih baik dibandingkan empat tahun lalu. Seharusnya kenaikan harga BBM tidak akan menimbulkan masalah di masyarakat.

Dia menyarankan, kenaikan harga bahan bakar yang paling ideal  sebesar Rp 1.500 untuk premium dan solar. Kenaikan harga sebesar itu akan mengurangi subsidi BBM sebanyak Rp 70 triliun.

ALI NY | RAFIKA AULIA

Berita Terpopuler
Ini Perbedaan Drama Korea dengan Cina dan Jepang 
Mengapa Serial Drama Korea Digandrungi?
Trik Jennifer Lopez Menutupi Kelelahan di Panggung 
Gara-gara Novel Syur, Universal Studio Menggugat
Konser, Jennifer Lopez Emoh Nyanyikan No Me Ames 
Anggota Suju Ikut Training Selama 5 Tahun  

09.35 | 0 komentar | Read More

Tarif Kereta Api Kelas Ekonomi Dinaikkan

Jum''at, 30 November 2012 | 18:32 WIB

TEMPO.CO, Jember - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasional IX Jember akan menaikkan tarif sejumlah kereta api ekonomi jarak jauh mulai besok, 1 Desember 2012. Gatut Sutiyatmoko, Manajer Humas PT KAI Daerah Operasi IX Jember, mengatakan, kenaikan tarif untuk sejumlah kereta api ekonomi dilakukan untuk penyesuaian tarif.

Dengan penyesuaian tarif itu, PT KAI menjanjikan adanya peningkatan pelayanan kepada penumpang kereta api. "Jadi tarif KA ekonomi kami berlakukan tarif tunggal. Seperti angkutan kota, jauh-dekat tarifnya sama," kata dia, Jumat, 30 November 2012.

Menurut Gatut, dua kereta api kelas ekonomi jarak jauh di wilayah Daop IX Jember terkena penerapan tarif tunggal itu, yakni KA Logawa jurusan Jember-Purwokerto dan KA Sritanjung jurusan Banyuwangi-Yogyakarta. Tarif KA Logawa yang biasanya Rp 36 ribu (Jember-Surabaya) hingga Rp 40.500 (Jember-Purwokerto), mulai besok naik menjadi Rp 40.500. Begitu juga KA Sritanjung, yang sebelumnya Rp 30 ribu (Banyuwangi-Surabaya) dan Rp 35 ribu (Banyuwangi-Lempuyangan), mulai besok akan menggunakan satu tarif tunggal Rp 35 ribu.

Sedangkan tarif kereta ekonomi jarak pendek, seperti KA Probowangi jurusan Probolinggo-Banyuwangi, tidak mengalami perubahan, yakni Rp 15-18 ribu. Tarif KA Pandanwangi jurusan Jember-Banyuwangi juga tetap sama, Rp 3.500-4.000. "Begitu juga KA Tawangalun jurusan Banyuwangi-Malang tetap menggunakan satu tarif, Rp 18.500," kata dia.

Sejumlah calon penumpang kereta api mengaku tidak keberatan dengan rencana penerapan kenaikan tarif itu. Namun mereka berharap layanan kereta diperbaiki. "Terutama kebersihan dan keamanan," kata Khoridun, 40 tahun, saat antre di loket Stasiun Jember.

Calon penumpang lainnya, Herminayanti, 35 tahun, meminta PT KAI lebih menertibkan jadwal kereta. Ia juga meminta selama perjalanan tidak ada lagi penumpang yang merokok dan berdiri. "Itu masalah klasik, sih. Tapi, ya, kalau tarif naik, mbok tolong itu diatasi," ujar pegawai sebuah BUMN di Jember itu.

MAHBUB DJUNAIDY

09.35 | 0 komentar | Read More

Pengangguran Italia Tertinggi dalam 13 Tahun

Jum''at, 30 November 2012 | 18:33 WIB

TEMPO.CO, Roma - Tingkat pengangguran Italia naik lebih tinggi dari perkiraan di bulan Oktober kemarin dan mencapai level tertingginya dalam 13 tahun terakhir akibat tertahannya kegiatan bisnis. Resesi yang mendera kawasan Eropa sepanjang dua tahun terakhir meningkatkan pemutusan hubungan kerja di Negeri Pizza.

Tingkat pengangguran Italia bulan kemarin naik menjadi 11,1 persen dibandingkan bulan September sebesar 10,8 persen menurut rilis dari Kantor Statistik Italia, yang bermarkas di Roma. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan para ekonom yang disurvei Bloomberg News sebesar 10,9 persen.

Hasil ini mengukuhkan bahwa angka pengangguran di Italia tetap bertahan di atas 10 persen dalam sembilan bulan secara beruntun. Dan tingkat pengangguran pada triwulan ketiga tahun ini meningkat menjadi 10,6 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 10,5 persen.

Italia memasuki resesi mengalami resesi keempat kalinya sejak 2001. Merosotnya perekonomian Italia diperparah oleh kenaikan pajak dan pemangkasan anggaran belanja publik, yang disahkan oleh pemerintahan Perdana Menteri Mario Monti, dengan tujuan agar krisis utang kawasan Eropa tidak meluas.

Organisasi untuk Economic Cooperation and Development menyatakan ekonomi Italia akan menyusut 2,2 persen tahun ini. Sedangkan pemerintah memprediksi di tahun 2012 akan mengalami kontraksi 2,4 persen.

Merosotnya permintaan rumah tangga mungkin telah berkontribusi besar terhadap penurunan harga konsumen di bulan November, tingkat inflasi Uni Eropa turun 2,6 persen dari bulan sebelumnya 2,8.

Indeks kepercayaan rumah tangga turun ke level terendah sejak pencatatan yang dilakukan tahun 1996 akibat pesimisme konsumen terhadap prospek ekonomi. 

Dari data ekonomi dari kawasan Eropa lainnya, yang dirilis hari ini, penjualan ritel Jerman turun 2,8 persen dibandingkan bulan sebelumnya, yang tumbuh 0,5 persen. Angka pengangguran Uni Eropa di bulan kemarin juga meningkat menjadi 11,7 persen dari bulan sebelumnya 11,6 persen, serta belanja konsumen Prancis susut 0,2 persen.

BLOOMBERG | FOREXFACTORY| VIVA B. K

09.35 | 0 komentar | Read More

Adira Optimistis Pertumbuhan Tahun Depan

Jum''at, 30 November 2012 | 21:33 WIB

TEMPO.CO, Yogyakarta - Direktur Keuangan Adira Finance I Dewa Made Susila optimistis pertumbuhan pembiayaan kendaraan bermotor pada tahun depan bisa mencapai 10 persen. Meskipun di 2013 mendatang penjualan untuk motor masih belum ada peningkatan signifikan.

"Penjualan motor memang terkoreksi sejak tahun ini, tapi penjualan kendaraan roda empat justru ada peningkatan," kata dia, Jumat, 30 November 2012.

Penjualan motor secara total diperkirakan berada di level 7 juta unit. Dari total penjualan terrsebut, Adira menargetkan pasar sebanyak 16 persen. Selain pemberian fasilitas pembiayaan untuk penjualan motor baru, Adira juga mengoptimalkan pasar pembiayaan untuk penjualan motor bekas yang pasarnya juga berkembang pesat.

Menurut Made, untuk pembiayaan penjualan motor bekas ini Adira bahkan telah menguasai hampir 40 persen pangsa pasar dengan cara menjalin kemitraan bersama dealer penjual motor bekas.

Penjualan motor hingga Oktober 2012, tercatat merosot hingga 13 persen. Penurunan penjualan ini tak lepas dari kebijakan Bank Indonesia yang memberlakukan pembayaran minimal uang muka untuk kredit kendaraan bermotor. Meski begitu, aturan tersebut tidak terlalu berdampak pada penjualan kendaraan beroda empat.

"Berdasar data penjualan mobil justru naik 22 persen pada tahun ini," katanya. Tahun depan, penjualan mobil juga diperkirakan masih tinggi.

GUSTIDHA BUDIARTIE

Berita Lainnya:
Data Siswa Penerima Kartu Pintar Masih Diinput
Ricuh Penggusuran di Batam, Mesin Keruk Terbakar
Besok Jokowi Disuguhi Marawis di Yappenda
Dewi Gita Dapat Anugerah Budaya Bandung  
Mancini Harap Pantai Gading Tak Panggil Pemainnya

09.35 | 0 komentar | Read More

Harga Bensin Premium Naik Tahun Depan

Jum''at, 30 November 2012 | 07:56 WIB

TEMPO.CO, Yogyakarta - Harga minyak dunia pada tahun depan diperkirakan masih cukup fluktuatif dan tinggi. Agar tidak menambah beban subsidi, pemerintah diperkirakan bakal mengambil kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

Kepala Ekonom Bank Danamon Anton Gunawan menuturkan ancang-ancang pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi ini tampak dari RAPBN 2013 dimana pasal yang membatasi kewenangan pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi sudah dihapus.

"Tahun ini kan batal karena ada ganjalan pasal yang harus izin DPR, tahun depan sudah tidak ada. Lagipula, menaikkan harga BBM memang wewenang pemerintah sepenuhnya," kata Anton, Kamis 29 November 2012. Dengan menghapus pasal tersebut, pemerintah mengambil kembali kewenangannya untuk menaikkan harga BBM secara sepihak sebagaimana pernah dilakukan pada 2005, 2008 dan 2009 lalu.

Jika dirunut dari sejarahnya, alasan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi tak lepas dari selisih harga yang terlalu besar dengan harga BBM non subsidi atau harga keekonomiannya. Harga keekonomian BBM juga tak bisa lepas dari perkembangan harga minyak dunia.

Lonjakan harga minyak dunia pada 2005 membuat selisih harga BBM subsidi dan non subsidi mencapai 120 persen. Pada tahun itu, pemerintah bahkan menaikkan harga hingga dua kali dalam setahun, premium yang diawal tahun hanya seharga Rp 1.810 per liter menjadi Rp 4.500 per liter di bulan Oktober.

Harga minyak dunia yang kembali melonjak dan hampir menyentuh US$ 120 per barel pada 2008, kembali membuat pemerintah menaikkan harga BBM subsidi menjadi Rp 6.000 per liter, atau naik 30 persen ketimbang harga sebelumnya.

Anton memperkirakan, tahun depan harga minyak dunia masih berfluktuasi di angka US$ 100 sampai sekitar 110 per barel. Perkiraan tersebut berdasarkan situasi geo politik timur tengah dan negara- negara barat yang masih menunjukkan tanda ketidakpastian.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjononegoro sebelumnya juga telah menyatakan memiliki beberapa rencana untuk mengurangi subsidi BBM. Diantaranya adalah dengan menaikkan BBM sebesar Rp 500 per liter. Ia yakin usulan kenaikan ini bakal bisa diterima oleh masyarakat, sebab tidak begitu besar dan memberatkan.

Selain menaikkan harga, pemerintah juga tengah mengkaji kebijakan perlindungan nilai atau hedging harga minyak Indonesia. Sayangnya, untuk rencana kebijakan yang kedua ini masih banyak ditentang oleh para ekonom sebab risiko yang ditanggung akan sangat tinggi apabila patokan hedging harga meleset jauh dan berpotensi merugikan keuangan negara.

GUSTIDHA BUDIARTIE

Berita terpopuler lainnya:
Bakrie Tak Masuk 40 Besar Orang Terkaya Forbes
Anak Taipan Terkaya Indonesia Investasi di Internet 
UMK Mahal, 1.000 Buruh Mebel Surabaya akan Di-PHK
Paceklik, Bulog Akan Impor 700 Ton Beras 
IHSG Dibuka Menguat, Ikuti Kenaikan Regional

09.35 | 0 komentar | Read More