Jum'at, 15 Maret 2013 | 19:43 WIB
TEMPO.CO, Makassar - Para gubernur mengaku siap menyukseskan program pemerintah asalkan diberi dana memadai. Tapi pemerintah pusat, lewat Kementerian Keuangan, balik menuding pemerintah provinsi tak cekatan menyerap anggaran. Diskusi ini mewarnai 'Roundtable Nasional Optimalisasi Pertanian dan Perikanan menuju ASEAN Economic Community (AEC) 2015' di ruang pola kantor gubernur Sulawesi Selatan Jumat 15 Maret 2013.
Perdebatan bermula ketika Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) meminta pemerintah pusat mengalokasikan anggaran pengembangan pertanian dan perikanan sebesar Rp 1 triliun untuk setiap provinsi. Dana ini diharapkan mampu memenuhi target pemerintah pusat untuk swasembada pangan.
"Kita hanya butuh Rp 33 triliun dari total APBN yang sekitar Rp 1.400 triliun," kata ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo saat diskusi itu.
Menurut Syahrul, selama ini pembangunan di daerah tidak maksimal karena komunikasi antara pusat dan daerah tidak utuh. "Maka kami saling diam dan menunggu," kata Gubernur Sulawesi Selatan yang baru terpilih kembali ini.
Syahrul mengatakan, dana Rp 1 triliun ini akan digunakan untuk memacu produksi jagung, rumput laut, beras dan produk pertanian lainnya. "Sudah 12 tahun irigasi di Sulawesi Selatan tidak dibenahi. Sehingga 80 ribu hektar lahan pertanian terancam jika saluran irigasinya rusak," katanya.
Ketika tiba gilirannya menanggapi, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati balik menuding justru pemerintah daerah yang tidak cekatan menyerap anggaran. Dia mengatakan sisa lebih penghitungan anggaran pemerintah daerah pada 2012 saja mencapai Rp 100 triliun. Sehingga pemerintah daerah tidak boleh beralasan tidak bisa menjalankan programnya karena alasan tidak ada biaya.
"Dana ini adalah milik pemerintah daerah dan disimpan di Bank Pembangunan Daerah (BPD)," kata Anny.
Menurut Anny, selama ini Kementerian Keuangan selalu memenuhi permintaan daerah terkait pembiayaan. Tapi eksekusi program di daerah selalu bermasalah dan tidak bisa dilakukan secara cepat. Buktinya sampai Februari 2013, masih ada 150 kabupaten yang belum menyelesaikan APBD-nya. "Padahal APBD seharusnya sudah selesai akhir Desember 2012," katanya.
Anny mengatakan, memasuki Maret 2013, realisasi belanja modal pemerintah daerah masih 2 persen dari APBN. "Sehingga momen pertumbuhan ekonomi akan terlewatkan," katanya.
Menurut Anny, pendapatan pemerintah daerah sangat didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat. Hanya 20 persen yang merupakan pendapatan asli daerah. Dari 20 persen ini, 72 persen bersumber dari pajak. Sementara 44 persen proporsi belanja di daerah digunakan untuk belanja pegawai. "Belanja modal hanya 20 persen. Sisanya belanja lain lain," katanya.
Menanggapi hal itu, Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh berkilah sisa anggaran pemerintah daerah terjadi justru karena anggaran dari APBN selalu dikucurkan pada akhir tahun. Sementara proses tender membutuhkan waktu 2 bulan. Setelah ditender, hujan biasanya mengguyur sejumlah daerah sehingga proyek tidak bisa selesai. "Sulawesi Barat terpaksa mengembalikan Rp 300 miliar," kata Anwar.
Menurut Anwar, akibat dikembalikannya dana ratusan miliar ini, daerahnya tidak bisa menyelesaikan jalan provinsi yang menghubungkan Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.
MUHAMMAD YUNUS
Berita Terpopuler:
Tiga Wacana Jokowi Jadi Presiden
Sisi Kelam Paus Fransiskus Bergoglio
DitudingTerima 4 M, Saan: Membayangkan Saja Tidak
Venna Melinda Tegur Anggota DPR yang Merokok
KPK Telisik Lobi Djoko kepada Anas Siang Ini
Anda sedang membaca artikel tentang
Gubernur dan Wamenkeu Saling Tuding Soal Anggaran
Dengan url
https://bisnisantaija.blogspot.com/2013/03/gubernur-dan-wamenkeu-saling-tuding.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Gubernur dan Wamenkeu Saling Tuding Soal Anggaran
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Gubernur dan Wamenkeu Saling Tuding Soal Anggaran
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar