TEMPO.CO, Jakarta -Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat tetap bertahan soal rencana pembelian saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Fraksi berlambang kepala banteng ini sebelumnya menyatakan selisih kenaikan nilai buku sebesar US$ 134 juta akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Politikus PDI Perjuangan, Arif Budimanta mengatakan, akan meminta kejelasan soal kenaikan nilai buku pembelian 58,8 persen saham Inalum tersebut. "Kami perlu diyakinkan oleh pemerintah kalau memang nilai buku tersebut dianggap wajar," ujarnya saat dihubungi Tempo, Sabtu, 26 Oktober 2013.
Menurut Arif, pada dasarnya fraksinya tak mempermasalahkan rencana pemerintah untuk mengambil 100 persen saham Inalum. "Kami setuju sepenuhnya saham Inalum dimiliki oleh bangsa Indonesia, namun perlu ada pemaparan dari pemerintah mengapa harganya menjadi sebesar itu," ujar Arif.
Selain itu, Arif juga mempertanyakan soal opsi pembelian saham oleh pemerintah daerah. "Kok sepertinya sejak Menteri Keuangan yang baru ada opsi Pemda masuk, apa pertimbangannya, jelaskan seperti apa kebijakan ini. Selain itu, apakah jelas dari mana dana pemda, jangan-jangan seperti Newmont," ujarnya.
Dalam rapat kerja dengan pemerintah pada 30 Oktober 2013 nanti, Komisi Keuangan akan meminta keterangan dari pemerintah soal kenaikan nilai buku pengambilalihan Inalum dari semula US$ 424 juta menjadi US$ 558 juta. Menurut Arif, pada saat itulah fraksinya akan memberikan keputusan. "Kami memiliki dua opsi, menerima dan menolak," ujarnya.
Jika penjelasan pemerintah berhasil meyakinkan Komisi bahwa nilai buku tersebut memang wajar adanya, Fraksi PDI Perjuangan akan segera menyetujui. Namun, jika Fraksi tetap menolak, yang bisa terjadi pada hari pengambilan suara (voting) dan kesepakatan Komisi dengan catatan. "Kalau voting, PDIP bisa saja kalah. Tapi bisa saja, Fraksi memberi catatan keberatan, maksudnya Komisi Keuangan sepakat namun dengan catatan keberatan," ujarnya.
Semestinya Jumat lalu digelar rapat paripurna untuk mengesahkan APBN 2014 yang dijadwalkan pagi, namun tertunda. Alasannya, anggota Komisi Keuangan merasa belum sreg dengan angka tersebut.
Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat mengatakan, semestinya penandatanganan pengakhiran kontrak kerja sama dengan Nippon dilakukan kemarin. Namun rencana tersebut batal lantaran Komisi Keuangan belum merestuinya.
Menurut dia, bila kontrak dihentikan, pemerintah dapat langsung memproses pembayaran yang diperkirakan memakan waktu lima hari, tenggat pengambilalihan. Bila melewati batas, kasus ini bisa di bawa ke arbitrase yang memakan ongkos jauh lebih mahal.
Hidayat menjelaskan, perubahan nilai buku tersebut dua-duanya atas perhitungan BPKP dan Kementerian Keuangan, setelah dilakukan revaluasi. "Dulu kami berpendapat tidak ada revaluasi, tapi setelah revaluasi nilainya US$ 558 juta," kata Hidayat.
AYU PRIMA SANDI
Anda sedang membaca artikel tentang
PDIP Isyaratkan Akan Setujui Akuisisi Inalum
Dengan url
https://bisnisantaija.blogspot.com/2013/10/pdip-isyaratkan-akan-setujui-akuisisi.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
PDIP Isyaratkan Akan Setujui Akuisisi Inalum
namun jangan lupa untuk meletakkan link
PDIP Isyaratkan Akan Setujui Akuisisi Inalum
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar