Diberdayakan oleh Blogger.

Popular Posts Today

Pengawas Pupuk Pestisida Dinilai Tak Maksimal

Written By Unknown on Sabtu, 18 Januari 2014 | 09.35

TEMPO.CO , Jakarta: Peningkatan Harga Patokan Produksi (HPP) pupuk mengakibatkan volume pupuk berkurang. Dari kebutuhan pupuk nasional sebesar 9,25 juta ton, hanya terpenuhi 7,7 juta ton. Menteri Pertanian Suswono menyayangkan kinerja Komisi Pengawas Pupuk Pestisida (KP3) yang tidak berfungsi maksimal.

"Saya menyayangkan KP3 tidak berfungsi maksimal. Saya sudah perintahkan Dirjen PSP agar KP3 berfungsi dengan baik,"kata Suswono pada Jumat, 17 Januari 2014 saat ditemui di kantornya.

Kementerian Pertanian menganggarkan dana dari APBN sebanyak Rp 18,4 triliun untuk subsidi pupuk. Selain berkurangnya volume ketersediaan pupuk, kondisi curah hujan tinggi yang menyebabkan banjir ini menjadi pembahasan dalam sidang paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis, 16 Januari 2014. Dalam sidang tersebut dibahas pula mengenai gelombang sebesar 7 sampai 9 meter. Kondisi ini dianggap rawan untuk melanjutkan distribusi pupuk.

Oleh karena itu, kata Suswono, distribusi pupuk ke daerah-daerah harus disegerakan. Ini tentunya membutuhkan dukungan transportasi yang memadai dalam hal ini perhubungan. Termasuk untuk suplai kebutuhan pangan untuk menghindari kenaikan harga dan inflasi yang tinggi.

Jika ternyata alokasi pupuk tidak mencukupi, Kementerian Pertanian akan membicarakannya ke DPR seperti halnya pada 2013. Selain itu jika terjadi kekurangan, otomatis pasokan pupuk akan ditambahkan. Suswono menekankan bagi daerah yang kesulitan mendapatkan pupuk, untuk segera melapor. "Bicara pupuk bicara waktu. Tidak ada alasan untuk tunda penyaluran pupuk. Saya minta pabrik pupuk untuk bersegera,"katanya.

APRILIANI GITA FITRIA


09.35 | 0 komentar | Read More

Dahlan Iskan Larang Transaksi Tunai di BUMN

TEMPO.CO , Jakarta:- Menteri BUMN Dahlan Iskan menginstruksikan seluruh perusahaan pelat merah untuk tidak menggunakan pembayaran uang tunai dalam setiap transaksinya. Hal ini kata dia dilakukan untuk menghindari timbulnya kecurangan-kecurangan dalam sebuah proyek.

Tak tanggung tanggung Kementerian kata dia menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakuan pengecekan.  "Dari kontraktor ke sub konkontraktor atau vendor ke sub vendor harus menggunakan bank, tidak bisa di luar sistem perbankan atau tunai, " katanya di Kementerian BUMN 17 Januari 2013.

Dahlan meminta agar seluruh perusahaan BUMN untuk menyusun aturan yang melarang penggunaan uang tunai dalam setiap pembayaran. "Agar naskah ini dimasukkan naskah RUPS supaya ada keputusan korporasi yang tertinggi," katanya.

Ide ini kata dia berasal dari Ketua BPK Hadi Purnomo. Tujuanya agar setiap transaksi bisa dilacak tidak hanya sekedar kuitansi belaka. "Saya rasa ini ide yang baik, Jadi ini nanti menimbulkan kepercayaan yang selama ini merupakan seseuatu yg sangat sulit," katanya.

Ditempat yang sama Hadi Poernomo hal ini akan meringankan beban kerja BPK. "Ini semacam CCTV Pengelola dan Penanggung Jawab Keuangan Negara. Semua terkoneksi dengan system BPK," katanya.

Selain itu penggunaan transaksi non cash kata dia bermamfaat menghindari celah-celah perbuatan melawan hukum. Ia mencontohkan PT Adhi Karya Tbk dalam kasus proyek Hambalang. "Kalau ada manual sulit dilacak alirannya," katanya

ANANDA PUTRI


09.35 | 0 komentar | Read More

Gelombang Tinggi, Distribusi Sapi Terganggu

TEMPO.CO , Jakarta: Thomas Sembiring Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi) mengatakan buruknya cuaca yang sedang melanda sejumlah wilayah di Indonesia dipastikan akan membawa pengaruh terhadap keberadaan stok bahan pangan seperti daging. Ia mengatakan sentra daging di Indonesia hanya berada di 6 propinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.

"Ya pastilah, cuaca memberi gangguan distribusi," kata Thomas Sembiring, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi) ketika dihubungi, Jumat, 17 Januari 2014.

Ia mengatakan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika sudah memperingatkan gelombang laut tinggi, sudah dipastikan ongkos pengiriman pun akan naik, karena penyebrangan antar pulau akan sulit dilakukan dalam cuaca buruk tersebut.

Ia mengatakan stok sapi lokal sebenarnya ada saja di 6 propinsi sentra daging tersebut, namun pengiriman kepulau-pulau lain menjadi lebih sulit dengan adanya gangguuan cuaca. "Selama ini saja Kalimantan, Sumatera tergantung dari luar pulau, jadi kalau sapi gangguan pendistribusian pasti ada," kata dia. 

Ia mengatakan di kondisi cuaca baik, 27 provinsi di Indonesia ketergantungan dengan 6 provinsi sentra daging. Maka di kondisi seperti ini, 27 propinsi pasti tidak surplus stok sapi. Namun ia mengatakan tidak mengetahui pasti apakah ada kelangkaan daging di wilayah-wilayah yang terendam banjir.

MAYA NAWANGWULAN


09.35 | 0 komentar | Read More

Mandiri Targetkan NIM di Level 5,5 Persen  

Written By Unknown on Rabu, 15 Januari 2014 | 02.58

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Keuangan Bank Mandiri Pahala Nugraha Mansury mengatakan akan menjaga margin bunga bersih atau net intesers margin (NIM) di level 5,5 persen pada 2014 atau sama dengan margin bunga bersih pada 2013. Pada triwulan pertama dan kedua 2014, kondisi tingkat suku bunga acuan atau BI Rate diprediksi masih tetap tinggi sehingga akan dinilai mempengaruhi margin Perseroan.

"Pada 2014 kita sebenarnya ingin menjaga margin agar sama dengan tahun sebelumnya," katanya saat ditemui di sela-sela media briefing "Wirausaha Muda Expo Mandiri 2014" di Jakarta, Senin, 14 Januari 2014. Namun, ia menambahkan, pada triwulan ketiga dan keempat 2014, tingkat suku bunga acuan masih memiliki potensi untuk mengalami revisi ke bawah, sehingga marGin bisa dipertahankan kurang-lebih sama dengan tahun lalu.

Pahala mengatakan, pada semester kedua 2014, biaya dana juga akan menurun bersamaan dengan menurunnya BI rate. Selain itu, ia mengharapkan tingkat persaingan dalam memperoleh dana pihak ketiga (DPK) juga akan lebih baik. "Ini akan memungkinkan kita mempertahankan tingkat margin kita sama dengan 2013 lalu."

Per September 2013, lanjutnya, Mandiri mencetak margin bunga bersih sebesar 5,41 persen. Sedangkan pada akhir 2013, margin tersebut mengalami peningkatan menjadi 5,5 persen. 


GALVAN YUDISTIRA


02.58 | 0 komentar | Read More

2013, Pertumbuhan Penjualan Listrik 6,93 Persen  

Tiga anggota Tim PDKB (Pekerjaan dalam Keadaan Bertegangan) PLN melakukan penggantian Pemutus Tenaga 150.000 Volt di Gardu Induk Rejoso Pasuruan, Jawa Timur (29/5). Pekerjaan ini dilakukan tanpa pemadaman listrik. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyatakan pertumbuhan penjualan listrik year-on-year hingga Desember 2013 sebesar 6,93 persen. "Realisasi penjualan se-Indonesia sampai dengan Desember 2013 sebesar 185,53 terawatt-hour (TWh)," kata Kepala Divisi Niaga PLN, Benny Marbun, dalam keterangannya, Selasa, 14 Januari 2014.

Pertumbuhan di Jawa-Bali tercatat 6,79 persen. Sedangkan Sumatera dan wilayah Indonesia timur masing-masing mengalami pertumbuhan 5,27 persen dan 10,26 persen. PLN menyebutkan, rendahnya penjualan selama Januari-Februari 2013 disebabkan oleh banjir besar di Jakarta, Bekasi, hingga Cikampek.

Selain banjir, PLN mencatat empat faktor penyebab penurunan penjualan. Pertama, maraknya demonstrasi buruh sepanjang 2013 yang berakibat rendahnya konsumsi listrik untuk kebutuhan industri di Jakarta sampai Cikarang. Kedua, naiknya tarif secara berkala dalam jangka waktu per tiga bulan.

Ketiga, panjangnya waktu libur Lebaran pada Agustus 2013, termasuk libur saat perayaan hari kemerdekaan Indonesia. Keempat, melemahnya perekonomian dunia, yang menyebabkan konsumsi listrik industri cenderung menurun pada triwulan keempat tahun 2013. PLN pun mencatat ada beberapa industri yang mempercepat pemeliharaan pabrik.

MARIA YUNIAR


02.58 | 0 komentar | Read More

Setor Faktur Pajak Bisa Lewat Online  

TEMPO.CO, Jakarta - Mulai tahun ini, para pengusaha kena pajak (PKP) sudah bisa menikmati layanan elektronik faktur pajak. Layanan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 151/PMK.011/2013 yang ditandatangani pada 11 November 2013.

"Keuntungannya, tanda tangan basah bisa diganti elektronik. Selain itu, hemat kertas, serta lebih terintegrasi secara online sehingga tak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Yudi Pramadi, dalam keterangan tertulisnya, Senin lalu.

Sedangkan bagi Direktorat Jenderal Pajak, beleid ini akan meningkatkan validitas faktur pajak. Yudi mengatakan, PKP yang diwajibkan membuat e-faktur pajak dibagi dalam beberapa tahap dan ditentukan oleh Direktorat.

Layanan faktur pajak elektronik tahap pertama diberlakukan per 1 Juli 2014 untuk PKP tertentu yang dikukuhkan di KPP di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak besar, KPP Direktorat Jakarta khusus, serta KPP madya di Jakarta. Tahap kedua diberlakukan 1 Juli 2015 untuk PKP yang dikukuhkan di KPP pulau Jawa dan Bali, sedangkan tahap ketiga diberlakukan 1 Juli 2016 untuk PKP secara keseluruhan.

Selain memberi kemudahan bagi pembayar pajak, pemerintah juga mengeluarkan aturan ini untuk bisa mendongkrak penerimaan negara dari perpajakan. Salah satu di antaranya mengatur tentang penerapan pajak final yang diharapkan bisa menjadi penolong di tengah ambruknya harga komoditas dan kurangnya pegawai pajak.

FAIZ NASHRILLAH

Berita terpopuler:

Akil Timbun Dolar di Tembok Ruang Karaoke 
Ngotot Minta Duit, Akil Nge-PING! 
BBM Akil Sebut Setya Punya Urusan Bisnis di Jatim   
Begini Cara Jokowi Cegah Istana Kebanjiran 
Pelat Nomor Lamborghini Syahrini Palsu 


02.58 | 0 komentar | Read More

Alasan 66 Perusahaan Diizinkan Ekspor Mineral

Written By Unknown on Selasa, 14 Januari 2014 | 09.35

TEMPO.CO , Jakarta: Pemerintah memastikan mengizinkan eskpor produksi mineral yang sudah melalui pengolahan dan pemurnian hingga 2017. Batasan waktu, teknis, dan kapasitas penjualan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014.

Dengan beleid tersebut, 66 persen perusahaan masih bisa ekspor konsentrat. Ini merupakan terobosan pemerintah agar ekspor tersebut tidak menabrak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan atubara. "Sebab mereka sudah dalam tahap menyelesaikan pembangunan smelter-nya," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik dalam konferensi pada Senin, 14 Januari 2014.

Jero memastikan perusahaan-perusahaan tersebut benar-benar membangun pabrik pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter. Bahkan, ada perusahaan yang telah merampungkan pembangunan pabrik 100 persen. "Ada smelter pasir besi milik Meratus Jaya Iron Steel," ujarnya.

Dari 66 perusahaan yang sudah tercatat di Kementerian Energi, 25 perusahaan telah merampungkan tahap konstruksi akhir. Perusahaan smelter tersebut di antaranya adalah PT Manoken Surya di Cikarang yang mengolah zirkon, PT Delta Prima Steel (pasir besi), PT Meratus Jawa Iron Steel (bijih besi), PT Cilegon Indofero (nikel), PT Krakatau Posco (bijih besi), PT Indotama Feroalloy (mangaan) dan PT Indonesia Chemical Alumina (bauksit).

Sementara itu, 10 perusahaan smelter telah memasuki tahap pertengahan konstruksi pabrik dengan kemajuan 31-50 persen, di antaranya PT Bintang Delapan Mineral yang mengolah nikel, PT Sebuku Iron (bijih besi), PT Kembar Emas, dan PT Lumbung Mineral Sentosa (Timah Hitam). Adapun 15 perusahaan smelter baru memulai tahap groundbreaking dan tahap awal konstruksi. Sisanya, 16 perusahaan smelter baru memasuki tahap kajian analisis dampak lingkungan (amdal). "Ini lokasinya sudah ada, sehingga kami anggap sudah masuk progres 6-10 persen," ujarnya.

Meskipun 66 perusahaan diizinkan ekspor mineral olahan, Jero membenarkan masih ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Bagi penambang yang tidak membuat smelter memang bakal terdampak. "Tapi itu hanya sementara, karena begitu yang 66 ini jadi, mereka sudah bisa berproduksi dengan memasok mineral mentah ke smelter-smelter tersebut," ujarnya.

AYU PRIMA SANDI

Terpopuler:

Isi BBM Akil Soal Duit Rp 10 M di Pilkada Jatim

Titik-titik Banjir di Jakarta Pagi Ini

Pantau Banjir, Jokowi Malah Diminta Jadi Presiden 

Malam Ini, Mahfud MD Bongkar Manuver Akil

Benarkah Akil Bermain untuk Kemenangan Soekarwo?

Busyro: Anas Memang Tak Bawa Ember

Mengapa KPK Tolak Anas Bawa Makanan Sendiri?

TNI Tak Tahu Ada Kapal Perang Australia Masuk RI

Setya Novanto Bantu Akil Menangkan Soekarwo?

Kampung Melayu, Simatupang, & Titik Banjir Lainnya


09.35 | 0 komentar | Read More

Bakrie Beli Path Prospek Lebih Bagus dari Facebook

TEMPO.CO, Jakarta --Pengamat Media Sosial, Nukman Luthfie, menilai tepat langkah Bakrie Global Group memberikan suntikan investasi ke media sosial Path.

"Pengguna Path akan semakin bertambah. Karena perkembangan media sosial lain seperti Facebook dan Twitter sudah jenuh," kata Nukman ketika dihubungi Tempo, Senin, 13 Januari 2014. Menurut dia, karakter Path sebagai media sosial yang eksklusif cocok untuk orang Indonesia yang doyan 'ngerumpi'.

"Kebanyakan orang Indonesia itu menggunakan media sosial sebagai tempat 'ngerumpi'. Kalau di Facebook dan Twitter kan bisa dilihat banyak orang, kalau di Path teman-temannya terbatas," ujar Nukman. Hingga kini, tercatat pengguna Path di Indonesia adalah 4 juta orang.

Prospek perkembangan media sosial ini, kata Nukman, akan lebih bagus daripada Facebook dan Twitter, sehingga, langkah investasi Bakrie Global Group, akan menguntungkan. Menurut Nukman, motif Bakrie berinvestasi bukan untuk tujuan politis.

"Kalau dipakai untuk politik dia bunuh diri. Mereka yang tahu jaringan sosial dipakai untuk politik dengan kasar akan mundur," kata Nukman.

Seperti dilansir di Recorde.net, Bakrie Global Group melakukan investasi gabungan dengan investor Sillicon Valley untuk menyuntikkan dana ke Path sejumlah Rp 25 juta US$ atau setara dengan Rp 314 miliar. Selain berinvestasi di media sosial, bisnis Bakrie Group juga meliputi portal berita Vivanews.com, media televisi TV One dan provider telekomunikasi Bakrie Telecom.

NURUL MAHMUDAH

Terkait:
Investasi Path, Harga Saham Viva Naik
Sumber Dana Bakrie untuk Investasi Path Dipertanyakan
Investasi di Path untuk Angkat Elektabilitas Ical
Ini Kata Bakrie Setelah Beli Path Rp 304 Miliar


09.35 | 0 komentar | Read More

Google Siap Buat Alat Pengatur Suhu

TEMPO.CO, Jakarta -Google memperluas jangkauan bisnis ke piranti rumah tangga. Google resmi mengakuisisi perusaahaan pembuat alat pengatur suhu (thermostat) dan alarm penanda asap, Nest Labs, senilai US$3,2 miliar atau Rp 37,8 triliun. Mereka menjanjikan produk yang akan selalu diingat orang, seperti layaknya pemutar musik iPod besutan Apple.

"Nest akan terus menjalankan bisnis mereka setelah adanya kepastian pembelian secara tunai," ujar Google seperti dilansir Reuters, Senin 13 Januari 2014.

Pembelian ini menjadi yang terbesar kedua dalam sejarah akuisisi yang dilakukan Google. Mereka sebelumnya membeli produsen ponsel Motorola senilai US$ 12,5 miliar atau Rp 147,6 triliun di tahun 2012. "Nest Labs berfokus memproduksi thermostat dan alarm asap, tampaknya Google ingin memperluas teknologinya ke perangkat lain," ujar analis lembaga Wedbush Shyam Patil.

Dia melanjutkan, bisnis alat rumah tangga merupakan kesempatan yang sangat menjanjikan dalam pemanfaatan teknologi internet. "Akuisisi ini sangat berkaitan dengan strategi internet untuk semua hal (internet of everything)," ucap Patil.

Nest menciptakan pengatur suhu pertama yang dapat dioperasikan secara otomatis. Alat ini terbuat dari metal yang dilengkapi dengan layar berbahan kaca konveks (convex glass) untuk menampilkan temperatur. Pengembangan produk ini dibidangi oleh orang yang berada di balik kesuksesan iPod, Tony Fadell, bersama dengan rekannya, desainer Matt Rogers.

Google telah banyak melakukan ekspansi usahanya, setelah sukses memimpin bisnis internet yang diawali dengan situs mesin pencari. Kemudian mereka menciptakan sistem operasi Android. Menyusul kesuksesan Android, perusahaan yang bermarkas di San Fransisco ini mengembangkan bisnis mobil yang dapat berjalan tanpa pengemudi, serta menciptakan robot.

Meski melakukan beragam ekspansi, Google masih harus beradu dengan kompetitor terkuatnya, Apple dalam menciptakan peranti keras. Dengan diakuisisinya Nest, yang banyak mempekerjakan mantan pakar teknologi Apple, diharapkan mampu memacu perusahaan di bisnis perangkat keras.

"Pengalaman yang akan diperoleh konsumen dalam menggunakan produk Google bersama Nest, sama seperti pada produk Apple," ujar analis Moor Insights and Strategy, Pat Moorhead. Dia mengatakan, tujuan Google terjun di bisnis alat rumah tangga adalah keinginan untuk mengaplikasikan teknologi di dalam rumah.

REUTERS | SATWIKA MOVEMENTI


09.35 | 0 komentar | Read More

Baru 1 Persen Pedagang Tanah Abang Bayar Pajak

Written By Unknown on Senin, 13 Januari 2014 | 09.35

TEMPO.CO, Jakarta -Pusat Perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta Pusat, memiliki sekitar 20 ribu toko yang dikenakan pajak penghasilan (PPh). Namun, sejak ditetapkannya pajak untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan omzet Rp 4,8 miliar per tahun sejak Juli 2013 lalu, baru sekitar 1 persen wajib pajak yang patuh.

"Di Tanah Abang baru sekitar 200 wajib pajak yang bayar," kata Direktur Jenderal Pajak Pajak Fuad Rahmany, Sabtu 11 Januari 2014. Dari para wajib pajak tersebut, uang yang berhasil dikumpulkan untuk negara pada 2013 lalu baru sekitar Rp 125 juta.

Menurut Fuad, banyaknya preman yang menarik iuran ilegal dan sedikitnya pegawai pajak merupakan alasan utama dari sulitnya menarik pajak di pasar yang disebut terbesar di Asia Tenggara itu. "Di Tanah Abang terus terang berat, mungkin karena premannya banyak. Pasar Beringharjo (Yogyakarta) dan Pasar Baru (Bandung) tidak seberat Tanah Abang," ujarnya.

Hanya saja, untuk evaluasi secara utuh mengenai pengenaan pajak UKM ini baru bisa dilakukan setelah satu tahun kebijakan itu ditetapkan, yakni pada Juli 2014 mendatang.

PINGIT ARIA

Terpopuler
Ini Kata Bakrie Setelah Beli Path Rp 304 Miliar
Tottenham Bungkam Crystal Palace 2-0
SBY Lebih dari Tiga Jam Rapat di Cikeas 
Mereka yang Dijebloskan ke Sel pada 'Jumat Keramat'  


09.35 | 0 komentar | Read More
techieblogger.com Techie Blogger Techie Blogger