Jum''at, 07 Desember 2012 | 20:39 WIB
TEMPO.CO, Puncak -- Pengembang perumahan dan bank meminta pemerintah memberikan kepastian ketentuan terkait dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kepala Divisi Mortgage and Lending Bank BTN Budi Hartono mengatakan ketidakpastian ketentuan menjadi salah satu kendala penyaluran fasilitas pembiayaan perumahan pada 2012.
Budi mencontohkan ketentuan luas minimum rumah 36 meter persegi tak bisa diterapkan. Hal ini diatur dalam Pasal 22 ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penerapan beleid ini sempat menyebabkan pasokan rumah sederhana terhenti pada awal 2012.
"Ini menghambat, sehingga kinerja FLPP sampai Desember 2012 baru membiayai 60 ribu unit. Padahal tahun lalu, pada Desember, sudah 100 ribu unit," kata Budi dalam Media Gathering Pencapaian, Evaluasi, dan Proyeksi Kinerja Kementerian Perumahan Rakyat di Puncak, Jawa Barat, Jumat, 7 Desember 2012.
Eddy Ganefo, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), mengatakan penjualan rumah baru membaik pada September 2012. Perbaikan ini setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 22 ayat 3 UU Perumahan tersebut pada 25 September 2012.
"Dalam 3 bulan penjualan bisa melonjak. Sebelum ada putusan MK, penjualan cuma 25 ribu unit," kata Eddy ketika ditemui di tempat yang sama.
Budi mengatakan pemerintah seharusnya bahkan membuat pengelompokan masyarakat sasaran program FLPP. Soalnya, selama ini kebanyakan pengembang memasok rumah dengan batas patokan harga maksimal. Padahal ada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang kemampuannya di bawah patokan tersebut.
"Banyak pengembang menggunakan acuan penghasilan maksimal MBR Rp 3,5 juta. Seharusnya diperinci kelompok sasarannya. Semakin kecil penghasilan, subsidinya semakin besar, sehingga bisa menjangkau lebih luas," kata Budi.
Budi mengatakan potensi penyaluran FLPP masih sangat besar mengingat kebutuhan perumahan masyarakat masih tinggi. Mekanisme FLPP juga dinilai sudah mengakomodasi kondisi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Dari segi demand sudah bagus, konsep ini brilian karena meringankan debitor. Bunga dan cicilannya tetap," Budi mengatakan.
Budi menambahkan saat ini tingkat kredit macet (non-performing loan/NPL) FLPP masih di bawah 1 persen. Bank BTN disebut menyalurkan sekitar 95 persen dana FLPP yang sudah mencapai Rp 6,61 triliun sejak 2010 sampai 5 Desember 2012.
Eddy mengatakan, untuk 2013, pengusaha yang tergabung dalam Apersi siap memasok 100 ribu unit rumah bersubsidi yang bisa dibiayai dengan skema FLPP. Sementara itu Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia Setyo Maharso mengatakan untuk 2013 para pengusaha real estate siap memasok 270 ribu unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). "Yang penting regulasinya jelas," kata Setyo.
Pada 2012, tersedia dana Rp 7,1 triliun untuk membiayai 133 ribu unit rumah dengan skema FLPP. Namun Deputi Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat Sri Hartoyo memperkirakan realisasi penyaluran tahun ini hanya berkisar Rp 3,5 triliun untuk sekitar 80 ribu unit rumah. Hingga 5 Desember 2012, penyaluran FLPP 2012 baru mencapai Rp 2,67 triliun untuk 59.112 unit rumah.
Pada 2013, Sri memperkirakan penyaluran FLPP bisa mencapai 175 ribu-180 ribu unit rumah. Dalam rancangan pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2010-2014, pemerintah menargetkan penyaluran FLPP 1,35 juta unit rumah. Dalam skenario RPJMN, pada 2013 direncanakan penyaluran FLPP untuk 350 ribu unit rumah.
BERNADETTE CHRISTINA
Anda sedang membaca artikel tentang
Bank dan Pengembang Minta Kepastian Aturan FLPP
Dengan url
http://bisnisantaija.blogspot.com/2012/12/bank-dan-pengembang-minta-kepastian.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Bank dan Pengembang Minta Kepastian Aturan FLPP
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Bank dan Pengembang Minta Kepastian Aturan FLPP
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar