Ini Negara Paling Membahagiakan dan Mengenaskan

Selasa, 15 Januari 2013 | 03:29 WIB

TEMPO.CO , Jakarta: Jika ditanya, di manakah kita mau tinggal di dunia ini? Jawaban umumnya akan merujuk pada tempat yang paling membahagiakan. Seperti tahun sebelumnya, Legatum Institute -lembaga peneletian dan survei yang berbasis di London,  mencoba mencari negara manakah yang paling membahagiakan buat hidup. Juga negara mana yang paling mengenaskan buat ditinggali.

Untuk 2012, Legatum Institute meneliti 142 negara. Lembaga ini menilai Indeks Kesejahteraan (Legatum Prosperity Index). Peringkat ini didasarkan pada berbagai berbagai faktor, di antaranya meliputi ekonomi, pendidikan, kebebasan pribadi, peluang usaha, kesehatan, serta keamanan dan kenyamanan.

Di manakah posisi Indonesia? Indonesia tak berada di posisi 10 besar negara paling bahagia dan tidak juga masuk ke 10 besar negara yang paling mengenaskan. Indonesia, berada di peringkat 63 negara paling bahagia buat hidup. Ranking untuk Indonesia adalah Ekonomi (ranking 43), Pemerintahan (80), Pendidikan (84), Kesehatan (95), Keamanan dan Kenyamanan (68), Kebebasan Personal (80), Peluang Usaha (85), dan Social Capital (27). Dengan ranking ini, posisi Indonesia berada di bawah Jamaika (62), Mongolia (59), dan Thailand (56).

Berikut 10 Negara yang paling Membahagiakan buat Ditinggali:
1. Norwegia
2. Denmark
3. Swedia
4. Australia
5. Selandia Baru
6. Kanada
7. Finlandia
8. Belanda
9. Swiss
10. Irlandia

Berikut 10 Negara yang Paling Mengenaskan buat Hidup:
1. Republik Afrika Tengah
2. Republik Kongo
3. Afganistan
4. Chad
5. Haiti
6. Burundi
7. Togo
8. Zimbabwe
9. Yaman
10. Ethiopia

PROSPERITY | FORBES | NUR ROHMI

09.35 | 0 komentar | Read More

Ini 3 Jenis Kapal yang Tak Boleh Berlayar

Selasa, 15 Januari 2013 | 05:32 WIB

TEMPO.CO , Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menginstruksikan agar para syahbandar menunda pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi kapal-kapal yang akan melakukan pelayaran.

Ada tiga jenis kapal yang Kementerian Perhubungan minta ditunda pemberian Surat Persetujuan Berlayarnya, yaitu:

1. Perahu nelayan, kapal tongkang, kapal roro, kapal landing, kapal ferry, dan kapal penumpang berkecepatan tinggi yang berlayar pada semua perairan yang diperkirakan akan mengalami cuaca ekstrim dengan tinggi gelombang laut 2-3 meter.
2. Kapal-kapal yang tinggi lambung timbulnya kurang dari 3 meter untuk berlayar pada perairan yang diperkirakan akan mengalami cuaca ekstrim dengan tinggi gelombang 3-6 meter.
3. Semua ukuran dan jenis kapal yang berlayar pada perairan yang diperkirakan akan mengalami cuaca ekstrim dengan tinggi gelombang laut 4-6 meter.

Dalam penerbitan SPB bagi kapal-kapal yang akan berlayar melalui perairan dengan gelombang setinggi 2-4 meter, syahbandar harus mempertimbangkan empat aspek.

Keempat aspek itu adalah kelaiklautan kapal, jumlah alat penyelamat dan radio komunikasi yang dipastikan berfungsi dengan baik, serta jumlah penumpang dan muatan yang tidak melebihi kapasitas.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut meminta agar para syahbandar tidak memberikan izin berlayar untuk kapal-kapal yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Kepala Kantor Kepala Stasiun Radio Pantai (SROP) juga diperintahkan untuk membuka frekuensi radio marabahaya.

Sedangkan Kepala Pangkalan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) juga diminta untuk menyiapkan diri dalam menghadapi kondisi darurat di laut.

Kementerian Perhubungan kemarin menerbitkan instruksi melalui Maklumat Pelayaran untuk menunda pelayaran bagi kapal.

Instruksi dalam Maklumat Pelayaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 15/I/DN-2013 tanggal 14 Januari 2013 itu ditujukan kepada para Syahbandar, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Kepala Kantor Pelabuhan (Kakanpel) Batam, Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP), Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP), serta Kepala Stasiun Radio Pantai (SROP).

"Syahbandar agar menunda pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi kapal-kapal yang akan melakukan pelayaran," kata Kepala Subbagian Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Sindu Rahayu Siswadi, melalui keterangan resmi, Senin, 14 Januari 2013.

Maklumat tersebut dikeluarkan karena adanya cuaca ekstrim dan gelombang tinggi di perairan Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi kondisi itu untuk enam hari ke depan, terhitung 11-16 Januari 2013. Dalam periode tersebut juga diperkirakan terjadi angin kencang, hujan lebat, serta gelombang tinggi di beberapa wilayah Indonesia.

MARIA YUNIAR

09.35 | 0 komentar | Read More

Ini Perairan dengan Gelombang Laut Tinggi

Selasa, 15 Januari 2013 | 05:41 WIB

TEMPO.CO , Jakarta: Kementerian Perhubungan menyebutkan, beberapa wilayah Indonesia yang diprediksi akan mengalami cuaca ekstrim berdasarkan ramalan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) adalah:

1. Gelombang laut setinggi 2-3 meter akan terjadi di perairan Sumatera Barat dan Kepulauan Mentawai, perairan Sumatera Selatan, Laut Sulawesi Bagian Timur, Perairan Sulawesi Utara, Laut Maluku Bagian Utara, Laut Buru, Perairan Halmahera, Perairan Manokwari, Perairan Biak, dan Samudra Pasifik sebelah Utara Papua.

2. Gelombang laut setinggi 3-4 meter akan terjadi di perairan Kepulauan Riau, perairan Jambi, perairan Kepulauan Bangka Belitung, Selat Karimata, perairan Bengkulu dan Pulau Enggano, perairan bagian barat Lampung, perairan Kalimantan bagian barat, Laut Jawa bagian barat, perairan Sulawesi Barat, perairan Sulawesi Tenggara, Laut Banda, perairan Kepulauan Babar, dan Laut Timor bagian barat.

3. Gelombang laut setinggi 4-6 meter akan terjadi di perairan Laut Cina Selatan, perairan Kepulauan Natuna, Laut Natuna, perairan Kepulauan Anambas, Selat Sunda bagian selatan, Laut Jawa, perairan Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, perairan Kalimantan bagian selatan, Selat Makassar bagian selatan, perairan Sulawesi Selatan, Laut Bali, Laut Flores, Samudra Hindia Selatan, Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Laut Banda Bagian Barat, Laut Sawu, dan perairan Pulau Rote.

Kementerian Perhubungan telah menerbitkan instruksi melalui Maklumat Pelayaran  untuk menunda pelayaran bagi kapal. Instruksi dalam Maklumat Pelayaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 15/I/DN-2013 tanggal 14 Januari 2013 itu ditujukan kepada para syahbandar, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Kepala Kantor Pelabuhan (Kakanpel) Batam, Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP), Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP), serta Kepala Stasiun Radio Pantai (SROP).

"Syahbandar agar menunda pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi kapal-kapal yang akan melakukan pelayaran," kata Kepala Subbagian Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Sindu Rahayu Siswadi, melalui keterangan resmi, Senin, 14 Januari 2013.

Maklumat tersebut dikeluarkan karena adanya cuaca ekstrem dan gelombang tinggi di perairan Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi kondisi itu untuk enam hari ke depan, terhitung 11-16 Januari 2013. Dalam periode tersebut juga diperkirakan terjadi angin kencang, hujan lebat, serta gelombang di beberapa wilayah Indonesia.

MARIA YUNIAR

09.35 | 0 komentar | Read More

Hingga 2014, Ekonomi Indonesia Tumbuh 6 Persen

Senin, 14 Januari 2013 | 07:02 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi dari Institute Development Economy and Finance (INDEF), Aviliani, memperkirakan perekonomian Indonesia masih akan tumbuh di atas 6 persen hingga 2014. Menurut dia hal ini terjadi karena arus investasi dan konsumsi domestik yang cukup tinggi. "Saat Amerika dan Eropa terkena krisis, investasi akan masuk pada negara berkembang seperti Indonesia," kata dia kepada Tempo, Ahad 13 Januari 2013.

Aviliani yakin konsumsi dan investasi  akan menopang perekonomian Indonesia di tengah krisis ekonomi global. Negara-negara maju, kata dia, masih akan memilih Indonesia sebagai tempat investasi karena dianggap aman dan cukup menjanjikan karena pasar yang potensial. Apalagi, saat ini dua pesaing Indonesia yakni Cina dan India mengalami  gejolak. "Situasi politiknya tengah memanas dan dan inflasinya cukup  tinggi," ujarnya.

Meski investasi tetap tumbuh, Aviliani berharap agar pertumbuhan tidak hanya terjadi di sektor pasar modal. Menurut dia, Indonesia seharusnya mendapat suntikan  investasi yang sehat , yakni investasi yang bisa menggerakkan sektor riil nasional dan menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, Aviliani khawatir tingginya konsumsi domestik akan memicu kenaikan impor. Akibatnya, neraca perdagangan Indonesia terperosok dalam jurang defisit. "Tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia adalah nilai tukar yang terus melemah dan defisit neraca perdagangan. Pemerintah harus mengupayakan solusi atas masalah tersebut," katanya.

ANGGA SUKMA WIJAYA

09.35 | 0 komentar | Read More

Permintaan Dolar Masih Tinggi

Senin, 14 Januari 2013 | 07:11 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di pasar dalam negeri masih menjadi faktor penghambat apresiasi rupiah. Analis BNI Treasury Research, Raditya Ariwibowo, memprediksi pekan ini rupiah masih terbebani ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan dolar Amerika di pasar domestik.

Dari faktor global, kata dia, sebenarnya sentimen mulai mengarah positif dengan adanya sinyal pemulihan ekonomi di kawasan regional, khususnya Cina dan Jepang. Hal yang sama terjadi di Eropa dengan mulai stabilnya imbal hasil obligasi yang berada di level aman. Dari Amerika, kompromi masalah batas atas utang pemerintah mulai menemukan titik temu dan dipastikan akan teratasi sebelum Februari.

Namun defisit neraca perdagangan Indonesia karena ekspor yang lebih rendah dibanding impor membuat nilai tukar rupiah terus menyusut. Kalangan eksportir yang menjual dolar AS tak banyak, sedangkan permintaan meningkat. Pada transaksi antarbank pekan lalu, rupiah bahkan sudah mendekati 9.850 per dolar AS.

Dari sisi moneter, Bank Indonesia sebenarnya telah menjalankan fungsinya guna menstabilkan rupiah. Hal ini terlihat sepanjang pekan lalu bank sentral selalu aktif di pasar uang guna menyediakan likuiditas dolar Amerika. Tinggal bagaimana kebijakan pemerintah mendorong ekspor dan membatasi impor. "Salah satunya dengan mengurangi impor bahan bakar minyak," kata dia.

Raditya memprediksi, pekan ini rupiah masih akan ditransaksikan di kisaran 9.600-9.700 per dolar AS dengan potensi melemah. Belum stabilnya ekspor masih menjadi hambatan bagi peningkatan valuasi rupiah. Namun BI akan terus aktif menjaga mata uangnya supaya tidak terperosok."

PDAT | M. AZHAR

09.35 | 0 komentar | Read More

Pelemahan Rupiah Pengaruhi Indeks Saham

Senin, 14 Januari 2013 | 07:16 WIB

TEMPO.CO, Jakarta -  Pelemahan rupiah masih akan membayangi perdagangan bursa saham Jakarta minggu ini. Pergerakan rupiah semakin liar dan mendekati Rp 10 ribu per dolar Amerika Serikat. Dampaknya, kalangan investor asing bakal menahan diri untuk masuk bursa domestik.

Sepanjang pekan lalu, indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia turun cukup dalam 104,11 poin (2,36 persen) ke level 4.305,912 dari posisi pekan sebelumnya, 4.410,02.

Analis dari PT Valbury Aisa Securities, Alfiansyah, menjelaskan indeks masih dalam tren konsolidasi sehingga, bila rupiah kembali melemah, indeks berpeluang melanjutkan penurunannya. IHSG minggu ini akan mencoba bertahan di level 4.300 dan bergerak dalam rentang 4.280-4.360.

Pertumbuhan ekonomi domestik yang ditopang oleh konsumsi masyarakat serta belanja pemerintah di sektor infrastruktur membuat kedua sektor tersebut tetap tumbuh. "Investor memburu saham dengan prospek cerah, yakni konsumsi dan infrastruktur maupun turunannya, seperti sektor semen dan properti," ujarnya.

Pangsa pasar perumahan dan apartemen masih akan tumbuh seiring dengan meningkatnya permintaan kebutuhan tempat tinggal. Permintaan yang sama juga terjadi pada semen. "Tak ketinggalan, saham perbankan juga masih cukup menarik karena sektor finansial sebagai lembaga pembiayaan pembangunan."

Saat terjadi konsolidasi, Alfian mengatakan, investor justru dapat memanfaatkan strategi pembelian saham di harga murah (buy on weakness). Alasannya, karena sebelumnya naik cukup kencang hingga indeks berhasil menembus level tertinggi baru di atas 4.400.

PDAT | VIVA B. K

09.35 | 0 komentar | Read More

Pasar Mobil Kompak Naik Dua Kali Lipat

Sabtu, 12 Januari 2013 | 21:23 WIB

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Direktur Toyota Astra Motor, Johnny Darmawan, memprediksi pasar mobil kompak pada 2012 akan naik dua kali lipat pada 2013. Peningkatan pasar mobil kompak akan dikontribusikan oleh kehadiran mobil murah ramah lingkungan (low cost green car - LCGC). "Pasar mobil kompak yang sekarang 10-20 persen dari multi purpose vehicle (MPV) dan sport utility vehicle (SUV) bisa menjadi 40 persen tahun ini," katanya pada Tempo, Sabtu, 12 Januari 2013.

Peningkatan pasar mobil kompak akan diikuti dengan penurunan pasar MPV yang tadinya mendominasi yaitu 80 persen (dengan SUV) menjadi hanya 40 persen. Johnny memperkirakan tahun lalu, penjualan mobil kompak bisa mencapai 10-11 ribu per bulan.

Dari 40 persen pasar mobil kompak tersebut, Johnny memprediksi sebanyak 30 persen bisa dikontribusikan oleh LCGC. "Ini akan terjadi jika pemerintah jadi memberikan insentif pajak bagi mobil LCGC," katanya. Menurut ia, jika insentif diberikan maka harga mobil LCGC bisa berada di bawah Rp 100 juta.

Harga murah tersebut, kata Johnny, tentunya akan menarik minat masyarakat untuk membeli mobil hijau ini. Tidak menutup kemungkinan, para pengguna motor akan beralih menjadi pengguna sedan kompak dengan membeli LCGC. "Pasar di bawah itu tinggi, yang naik motor akan naik ke compact car juga."

Selain harga, ia juga memperkirakan orang akan beralih membeli mobil kompak dengan jenis LCGC karena mobil tersebut ramah lingkungan.

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo), Sudirman, memprediksi penjualan mobil akan tumbuh flat pada 2013. Sudirman mengatakan penjualan mobil pada 2012 berkisar antara 1.115.000-1.116.000 unit.

ANANDA TERESIA

09.35 | 0 komentar | Read More

Emiten Klaim Kenaikan Pungutan Royalti Dapat Dipertanggungjawabkan

Sabtu, 12 Januari 2013 | 22:42 WIB

TEMPO.CO, Jakarta -Para emiten yang terkena imbas kenaikan pungutan royalti menyatakan bahwa kebijakan baru induk usaha mereka tersebut dapat dipertanggungjawabkan. "Kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini," kata Sekretaris Korporat PT Unilever Indonesia Sancoyo Antarikso ketika dihubungi, Sabtu 12 Januari 2013.

Dalam perjanjian baru dengan induk usaha, setidaknya terdapat tiga aturan lisensi yang mengalami perubahan bagi Unilever. Yakni aturan lisensi dagang atau biasa disebut merek dagang, lisensi teknologi dan lisensi penyediaan jasa.

Perjanjian lisensi ini berlaku mulai 1 Januari 2013 secara bertahap. Jika sebelumya total royalti ini hanya sebesar 3,5 persen dari total omset kini naik menjadi 5 persen. Ditambah pengenaan aktual cost recovery maksimal sebanyak 3 persen.

Kenaikan pungutan royalti ini masih berlanjut dan bertahap hingga 2015. Pada 2014, royalti bakal menjadi 6,5 persen dan 8 persen di 2015.

Banyak yang menilai kenaikan setoran royalti tersebut bisa mengurangi hak pemegang minoritas dalam penerimaan dividen dan mengurangi pendapatan perseroan. Menurutnya, masih terdapat hal positif yang diterima oleh Unilver Indonesia dari kebijakan tersebut.

Diantaranya adalah Unilever bisa terus menggunakan teknologi dan inovasi induk usaha yang akan memperkuat posisi Unilever di pasar Indonesia. Selain itu, saat ini Unilever Indonesia juga memiliki hak yang mengizinkan mereka untuk menjadi pemegang merek tunggal apabila sebagai anak usaha pihaknya menemukan inovasi atau teknologi suatu produk yang kemudian dimanfaatkan oleh induk usaha untuk pengembangan bisnis secara global.

"Jadi kebijakan kenaikan pungutan royalti ini sudah kami kaji secara matang," katanya.

Hal serupa disampaikan oleh Direktur Relationship Management Holcim Indonesia Rusli Setiawan. Untuk Holcim, royalti yang berlaku mulai 2013 adalah 4 persen dari pendapatan bersih. Royalti ini naik di 2014 dan seterusnya menjadi sebesar 5 persen.

Penyesuaian royalti tersebut dilakukan mengikuti penyeragaman standard sistem royalti yang diberlakukan oleh Holcim Technology Ltd terhadap seluruh unit holcim diseluruh dunia."Dan dari hasil studi, nilai royalti 4 - 5 persen merupakan nilai median yang berlaku di pasar saat ini."

Ia mengakui dengan makin besarnya porsi setoran royalti, secara matematis akan ada kenaikan pembayaran kewajiban.Tetapi, perseroan dalam hal ini juga melihat nilai dari keuntungan yang bisa diperoleh dimana menurut perhitungan "incremental analysis" dari independent appraisal bisa lebih tinggi nilainya dari kenaikan kewajiban tersebut,"Sehingga positif untuk kinerja perusahaan."

GUSTIDHA BUDIARTIE

09.35 | 0 komentar | Read More

BMKG: Gelombang Masih Tinggi

Sabtu, 12 Januari 2013 | 23:46 WIB

TEMPO.CO, Jakarta-Deputi Bidang Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Widodo Sulistyo mengatakan badai Narelle akan bergerak menjauhi Indonesia bagian Timur mulai pekan depan. Meski mulai menjauh, pemerintah tetap harus terus waspada. "Dampak badai masih akan membayangi Indonesia meski sudah bergerak mendekati Australia," katanya kepada Tempo, kemarin.

Beberapa area yang akan terkena dampak badai Narelle antara lain Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda, Selat Bali, Laut Bali, dan bagian Selatan Nusa Tenggara Timur. Menurut Widodo, gelombang di bagian Selatan Nusa Tenggara Timur masih mencapai 5 meter. "Sementara tinggi gelombang di pulau Jawa sudah berangsur turun, walaupun masih sekitar 3 meter," katanya.

Ia mengimbau masyarakat untuk melakukan beberapa langkah antisipasi. Untuk Pulau Jawa, daerah yang rawan banjir sebaiknya melakukan langkah persiapan seperti biasa."Masyarakat juga diimbau mengurangi ketinggian pohon." BMKG, ucapnya, juga menyarankan nelayan kecil atau seluruh jenis pelayaran berskala kecil untuk tidak berlayar. "Pelayaran besar tidak masalah," katanya.

Kepala Humas PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo IV Sahat Siboro mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Syahbandar Pelabuhan dan Otoritas Pelabuhan Makassar untuk mengantisipasi dan meminimalisasi risiko bagi pelayaran akibat cuaca dan angin besar yang belakangan terus terjadi.

Menurut Sahat, dampak badai Narelle yang akan melanda kawasan Indonesia Timur sudah terlihat selama sepekan terakhir. Oleh sebab itu, ia terus melakukan sosialisasi kepada para nelayan maupun masyarakat yang hendak berlayar untuk meningkatkan komunikasi dengan syahbandar agar terhindar dari risiko terjangan badai.

Kepala Syahbandar Pelabuhan Kelas Utama Makassar Solehudin Siregar menjelaskan, gelombang perairan laut saat ini sudah berada di atas ketinggian rata-rata."Biasanya hanya sekitar 1 meter, sekarang bisa mencapai hingga 5 meter," katanya. Akibatnya, kapal-kapal kecil sudah tidak ada yang berani berlayar. Sementara untuk kapal besar yang berkapasitas 4000 hingga 6000 GT masih diberikan izin untuk berlayar.

GUSTIDHA BUDIARTIE |ANANDA TERESIA |SETIAWAN

09.35 | 0 komentar | Read More

Ini 10 Usulan Industri Asuransi Untuk OJK

Jum'at, 11 Januari 2013 | 20:27 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Asuransi Umum Indonesia mengajukan 10 usulan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sepuluh usulan ini diharapkan mampu memperbaiki dan mengembangkan industri asuransi umum di tangan Otoritas.

"Dengan beralihnya fungsi dan tugas Bapepam-LK ke OJK, 10 usulan ini kami harap dapat mendukung kemajuan industri asuransi umum di Indonesia," kata Ketua Umum AAUI, Kornelius Simanjuntak dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat, 11 Januari 2013.

Usulan pertama, Kornelius mengatakan agar Otoritas secepatnya mengundang Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), Persatuan Aktuaris Indonesia, dan Asosiasi Perasuransian untuk merumuskan petunjuk pedoman penyusunan laporan keuangan. "Saat ini, ada perusahaan yang terlanjur melaporkan keuangan sesuai ketentuan International Financial Reporting Standar mempertanyakan, apakah harus memperbaiki ulang sesuai standar DSAK," ujarnya.

Kedua, Kornelius meminta OJK bisa ikut serta membahas pasal-pasal yang diusulkan untuk direvisi dalam UU Asuransi. "Contohnya mengenai pasal kepemilikan asing dan lokal itu. Juga terkait pendirian perusahaan reasuransi," kata dia.

Usulan ketiga adalah penundaan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan dan empat Peraturan Ketua Bapepam-LK. Kornelis minta agar semua aturan itu diterbitkan oleh OJK selaku regulator industri jasa keuangan yang baru.

Adapun, usulan keempat: Asosiasi minta besaran pungutan OJK diturunkan. "Pertimbangannya, APBN seharusnya tetap membiayai sebagian operasional OJK," ujarnya.

Usulan kelima yakni OJK segera menetapkan data statistik asuransi dan tarif asuransi. Terutama untuk mengolah statistik dan profil risiko dari setiap industri asuransi. Asosiasi juga mengusulkan pembentukan lembaga independen statistik asuransi seperti yang dilakukan negara lain.

Keenam, OJK diminta untuk menerbitkan regulasi yang terintegrasi untuk perbankan dan lembaga pembiayaan. Ketujuh, Asosiasi mengusulkan agar fit dan proper tes direksi dan komisaris perusahaan asuransi cukup berdasarkan penelusuran kinerja kandidat berdasarkan dokumen. "Agar lebih cepat, jadi kalau kinerjanya sudah jelas, pertanyaan teknis tak perlu ditanyakan lagi," ujar Kornelis.

Kedelapan, OJK diminta untuk mengevaluasi Peraturan Menteri Keuangan No. 74 tentang kendaraan bermotor dan Peraturan Menteri Keuangan No. 124 tentang Surety Bond. Alasannya, beleid ini sudah diterbitkan sejak sebelum OJK bertugas.

Kesembilan, OJK diminta mendirikan perusahaan reasuransi untuk menekan defisit transaksi pembayaran asuransi ke luar negeri. "Perusahaan ini tetap didukung oleh pemerintah bekerja sama dengan industri asuransi," ujarnya.

Usulan terakhir adalah evaluasi atas asuransi bagi para tenaga kerja Indonesia di luar negeri. "Selama ini, pemberian asuransi bagi para TKI belum seperti yang diharapkan," ujarnya.

AYU PRIMA SANDI

09.35 | 0 komentar | Read More