Indonesia Beli Minyak Irak Mulai Mei 2013

Jum'at, 15 Maret 2013 | 18:26 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Irak telah meneken nota kesepahaman (memorandum of understanding) untuk melakukan jual-beli minyak mentah.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo mengatakan Pertamina akan mendapat pasokan minyak mentah sebanyak 35.000 barel per hari hingga 65.000 barel per hari dari Irak. "Mulai Mei nanti," kata Susilo dalam pesan singkatnya kepada Tempo, Jumat, 15 Maret 2013.

Pemerintah Irak, kata dia, bersedia menyediakan pasokan minyak mentah untuk kilang baru Indonesia. "Mereka mengindikasikan mau ikut investasi juga," kata Susilo. Pemerintah Irak, kata dia, menyatakan kesanggupan untuk memasok kilang di Indonesia selama 30 tahun hingga 50 tahun ke depan.

Sebelumnya, Menteri ESDM Jero Wacik berjanji akan mendukung rencana investasi kilang di dalam negeri. Jero berjanji akan mempermudah investasi kilang di Indonesia. "Saya pikir ini harus dipermudah agar ke depan kita punya kilang tambahan," kata Wacik.

Dihubungi terpisah, Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir membenarkan tambahan pasokan minyak mentah dari Irak ini. Ali mengatakan setiap bulan Indonesia akan mengimpor 1 juta barel minyak mentah dari Irak. "Volumenya 35.000 barel minyak per har atau sekitar 1 juta barel per bulan mulai Mei 2013 sampai dengan Desember 2013," kata Ali.

Saat ini rata-rata konsumsi bahan bakar minyak di Indonesia berkisar 1,3 juta barel hingga 1,4 juta barel per hari. Saat ini kapasitas terpasang kilang BBM di dalam negeri 1,1 juta kiloliter, namun yang efektif hanya 900.000 barel per hari. Sisa kebutuhan BBM harus diimpor, baik dalam bentuk produk BBM maupun minyak mentah.

BERNADETTE CHRISTINA

Berita Terpopuler:
Tiga Wacana Jokowi Jadi Presiden
Sisi Kelam Paus Fransiskus Bergoglio
Dituding Terima 4 M, Saan: Membayangkan Saja Tidak
Venna Melinda Tegur Anggota DPR yang Merokok
KPK Telisik Lobi Djoko kepada Anas Siang Ini

09.35 | 0 komentar | Read More

Gubernur dan Wamenkeu Saling Tuding Soal Anggaran

Jum'at, 15 Maret 2013 | 19:43 WIB

TEMPO.CO, Makassar - Para gubernur mengaku siap menyukseskan program pemerintah asalkan diberi dana memadai. Tapi pemerintah pusat, lewat Kementerian Keuangan, balik menuding pemerintah provinsi tak cekatan menyerap anggaran. Diskusi ini mewarnai  'Roundtable Nasional Optimalisasi Pertanian dan Perikanan menuju ASEAN Economic Community (AEC) 2015' di ruang pola kantor gubernur Sulawesi Selatan Jumat 15 Maret 2013.

Perdebatan bermula ketika Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) meminta pemerintah pusat mengalokasikan anggaran pengembangan pertanian dan perikanan sebesar Rp 1 triliun untuk setiap provinsi. Dana ini diharapkan mampu memenuhi target pemerintah pusat untuk swasembada pangan.

"Kita hanya butuh Rp 33 triliun dari total APBN yang sekitar Rp 1.400 triliun," kata ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo saat diskusi itu.

Menurut Syahrul, selama ini pembangunan di daerah tidak maksimal karena komunikasi antara pusat dan daerah tidak utuh. "Maka kami saling diam dan menunggu," kata Gubernur Sulawesi Selatan yang baru terpilih kembali ini.

Syahrul mengatakan, dana Rp 1 triliun ini akan digunakan untuk memacu produksi jagung, rumput laut, beras dan produk pertanian lainnya. "Sudah 12 tahun irigasi di Sulawesi Selatan tidak dibenahi. Sehingga 80 ribu hektar lahan pertanian terancam jika saluran irigasinya rusak," katanya.

Ketika tiba gilirannya menanggapi, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati balik menuding justru pemerintah daerah yang tidak cekatan menyerap anggaran. Dia mengatakan sisa lebih penghitungan anggaran pemerintah daerah pada 2012 saja  mencapai Rp 100 triliun. Sehingga pemerintah daerah tidak boleh beralasan tidak bisa menjalankan programnya karena alasan tidak ada biaya.

"Dana ini adalah milik pemerintah daerah dan disimpan di Bank Pembangunan Daerah (BPD)," kata Anny.

Menurut Anny, selama ini Kementerian Keuangan selalu memenuhi permintaan daerah terkait pembiayaan. Tapi eksekusi program di daerah selalu bermasalah dan tidak bisa dilakukan secara cepat. Buktinya sampai Februari 2013, masih ada 150 kabupaten yang belum menyelesaikan APBD-nya. "Padahal APBD seharusnya sudah selesai akhir Desember 2012," katanya.

Anny mengatakan, memasuki Maret 2013, realisasi belanja modal pemerintah daerah masih 2 persen dari APBN. "Sehingga momen pertumbuhan ekonomi akan terlewatkan," katanya.

Menurut Anny, pendapatan pemerintah daerah sangat didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat. Hanya 20 persen yang merupakan pendapatan asli daerah. Dari 20 persen ini, 72 persen bersumber dari pajak. Sementara 44 persen proporsi belanja di daerah digunakan untuk belanja pegawai. "Belanja modal hanya 20 persen. Sisanya belanja lain lain," katanya.

Menanggapi hal itu, Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh berkilah sisa anggaran pemerintah daerah terjadi justru karena anggaran dari APBN selalu dikucurkan pada akhir tahun. Sementara proses tender membutuhkan waktu 2 bulan. Setelah ditender, hujan biasanya mengguyur sejumlah daerah sehingga proyek tidak bisa selesai. "Sulawesi Barat terpaksa mengembalikan Rp 300 miliar," kata Anwar.

Menurut Anwar, akibat dikembalikannya dana ratusan miliar ini, daerahnya  tidak bisa menyelesaikan jalan provinsi yang menghubungkan Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.

MUHAMMAD YUNUS

Berita Terpopuler:
Tiga Wacana Jokowi Jadi Presiden
Sisi Kelam Paus Fransiskus Bergoglio
DitudingTerima 4 M, Saan: Membayangkan Saja Tidak
Venna Melinda Tegur Anggota DPR yang Merokok
KPK Telisik Lobi Djoko kepada Anas Siang Ini

09.35 | 0 komentar | Read More

Dimarahi SBY, Gita ke Pasar Tinjau Harga Bawang

Sabtu, 16 Maret 2013 | 05:02 WIB

TEMPO.CO , Jakarta:Sehari setelah mendapat kritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menangani lonjakan harga bawang putih dan bawang merah, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan melakukan peninjauan untuk mengetahui pasokan dan harga bawang di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat 15 Maret 2013. Ia juga sempat berdialog dengan beberapa pedagang di pasar induk itu.

"Pedagang bawang merah dan putih mengatakan harganya sudah naik signifikan dalam dua-tiga minggu terakhir. Kita akan menyikapi dalam waktu dekat termasuk dengan Kementerian Pertanian," katanya.

Kepada pedagang, ia mengatakan lonjakan harga karena minimnya pasokan dan tidak ada praktik penimbunan oleh importir. "Ada gangguan masalah pasokan sehingga harga naik menjadi Rp 50.000/kg lebih. Kita juga cek di beberapa gudang dan tidak ada penimbunan," katanya.

Candra, seorang pedagang bawang putih yang ditemui Gita menyatakan saat ini harga komoditas yang sebagian besar dipasok dari Cina itu berkisar antara Rp 60-70 ribu per kilogram. "Tiga puluh tahun saya jualan bawang, harganya tidak pernah setinggi ini," katanya.

Martha, seorang pedagang bawang merah juga menyatakan keheranan yang sama. Selama ini, bawang merah masih cukup banyak dipasok dari dalam negeri seperti Brebes atau Tegal. Ketika di daerah itu gagal panen, harganya tak pernah lebih dari Rp 20 ribu sekilo. Harga bawang merah saat ini antara Rp 40-50 ribu.

Pedagang berharap Gita dapat mengupayakan agar harga bawang segera diturunkan. Sebab, tingginya harga rempah ini membuat para pelanggan mereka mengurangi belanjaannya. "Ke depan nanti ada banyak bawang putih yang masuk ke pasar sehingga harga bisa relatif turun," kata Gita. (Baca: Solusi SBY Atasi Lonjakan harga Bawang)
PINGIT ARIA
Berita Terpopuler:
Tiga Wacana Jokowi Jadi Presiden 
Sisi Kelam Paus Fransiskus Bergoglio 
Dituding Terima 4 M, Saan: Membayangkan Saja Tidak
21 Pemain Walk Out di Latihan Timnas 
Venna Melinda Tegur Anggota DPR Yang Merokok

09.35 | 0 komentar | Read More

Perry Warjiyo Menjadi Deputi Gubernur BI

Kamis, 14 Maret 2013 | 22:18 WIB

TEMPO.CO, Jakarta -Komisi Keuangan DPR akhirnya memilih Asisten Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo sebagai Deputi Gubernur BI bidang moneter menggantikan Budi Mulya. "Terpilih secara aklamasi," kata Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR, Harry Azhar Azis,  setelah proses pemilihan, Kamis, 14 Maret 2013.

Budi Mulya berstatus non-aktif sejak 2011 karena menjadi tersangka dalam kasus Bank Century, sehingga tanggung jawab di bidang moneter dibagi ke deputi gubernur lainnya. Adapun Budi Mulya habis masa jabatan pada November 2012.

Ini merupakan uji kelayakan dan kepatutan keempat yang dijalani Perry untuk menduduki kursi Deputi Gubernur BI. Uji kelayakan dan kepatutan pertama di tahun 2009. Ketika itu, saingan Perry yakni Hartadi menang secara aklamasi. Tahun 2010, Perry dan calon lainnya, Komisaris Bank Mandiri Krisna Wijaya kalah suara dari Halim Alamsyah. Pada 2011, Perry kalah suara dari Ronald Waas. Baru kali ini, Perry menang secara aklamasi dengan mengalahkan Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter BI, Hendar.

Harry menjelaskan, setiap pimpinan fraksi menyebut nama Perry sebagai pilihan fraksi. Hal ini dibawa dalam rapat pleno Komisi dan disetujui Perry terpilih sebagai Deputi Gubernur BI.

Ia pribadi menilai Perry sebagai orang yang kompeten dalam pengendalian inflasi. "Fokus BI setelah ada Otoritas Jasa Keuangan, adalah ke moneter, termasuk pengendalian inflasi. Penjelasannya cukup meyakinkan komisi XI. Terbukti dengan seluruh fraksi menyebut nama yang bersangkutan," ujarnya.

Anggota Komisi Keuangan dari PDIP, Maruarar Sirait menjelaskan, tak mudah bagi seseorang untuk terpilih secara aklamasi. "Perry banyak belajar dari tiga kali kegagalan. Hasilnya bagus," ucapnya. Ia menjelaskan, yang terpenting, Perry bisa membuktikan apa yang disampaikan dalam uji kelayakan dan kepatutan.

"Bagaimana kebijakan makro BI bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan, dan menggerakkan sektor riil. Seperti akses petani kepada perbankan, juga sektor yang selama ini tumbuhnya masih lambat," ucapnya.

Menanggapi keberhasilannya, Perry Warjiyo mengungkapkan, pihaknya berjanji akan menjalankan visi misinya sebagaimana disampaikan dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR. "Semoga saya bisa menjalan tugas ini dengan baik," ucapnya.
MARTHA THERTINA
Berita Terpopuler:
Diperiksa Hari Ini, Menteri Suswono Terancam
Siapa Jorge Bergoglio, Sri Paus yang Baru?
Dana Safari PKS, Mendagri: Tanggungjawab Gubernur
Jadwal Sidang Raffi Ahmad dan Rasyid Bentrok Lagi
Jorge Mario Bergoglio Terpilih Sebagai Paus Baru

09.35 | 0 komentar | Read More

Inilah Sembilan PR untuk Bank Indonesia dari DPR

Jum'at, 15 Maret 2013 | 05:40 WIB

TEMPO.CO , Jakarta:Komisi Keuangan DPR memberi 9 catatan untuk Perry Warjiyo, yang terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia menggantikan Budi Mulya, Kamis, 14 Maret 2013. Isinya  meminta Perry dan anggota Dewan Gubernur lainnya untuk memperhatikan dan melakukan sejumlah hal:

1. Kebijakan makroprudensial yang dijalankan oleh Bank Indonesia harus berpihak kepada kepentingan petani, UMKM, nelayan, sektor riil, dan kepentingan ekonomi nasional.

2. Kebijakan makroprudensial yang dijalankan BI harus mampu mewujudkan kebijakan makroprudensial yang pro-growth pro-poor, dan menciptakan financial inclusion.

3. Kebijakan lalu lintas devisa yang dijalankan oleh BI harus lebih mengutamakan kepentingan nasional dan memberikan pembatasan kepada arus modal asing yang bersifat jangka pendek, spekulasi dan fluktuatif.

4. Dalam pengelolaan arus modal asing, BI harus memiliki rumusan yang mengutamakan kepentingan ekonomi nasional.

5. Meningkatkan dan memperkuat peranan BI dalam pengelolaan dan pengendalian inflasi baik di pusat maupun daerah dengan membentuk direktorat pengendalian inflasi.

6. Memperkuat koordinasi BI dan pemerintah terakhir pengelolaan perubahan nilai tukar dan tekanan nilai tukar terhadap beban fiskal negara.

7. Dalam hal menilai kinerja Dewan Gubernur, BI harus memiliki dan menetapkan indikator kinerja utama untuk masing-masing anggota Dewan Gubernur.

8. Kebijakan moneter dan makroprudensial yang dijalankan oleh BI berpihak kepada pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah.

9. Mengoptimalkan upaya menarik devisa hasil ekspor untuk masuk ke perbankan dalam negeri melalui optimalisasi kebijakan devisa hasil ekspor maupun instrumen kebijakan lainnya sehingga berdampak positif terhadap perekonomian nasional.

Menanggapi keberhasilannya, Perry Warjiyo mengungkapkan, pihaknya berjanji akan menjalankan visi misinya sebagaimana disampaikan dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR. "Semoga saya bisa menjalan tugas ini dengan baik," ucapnya.

MARTHA THERTINA
Berita Terpopuler:
Diperiksa Hari Ini, Menteri Suswono Terancam
Siapa Jorge Bergoglio, Sri Paus yang Baru?
Dana Safari PKS, Mendagri: Tanggungjawab Gubernur
Jadwal Sidang Raffi Ahmad dan Rasyid Bentrok Lagi
Jorge Mario Bergoglio Terpilih Sebagai Paus Baru

09.35 | 0 komentar | Read More

Terdorong Indeks Regional, IHSG Berpeluang Menguat

Jum'at, 15 Maret 2013 | 08:42 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Regional (IHSG) Bursa Efek Indonesia diperkirakan bakal menguat seiring bergeraknya indeks saham regional secara positif. Sentimen dari Amerika dan Jepang kemungkinan menjadi pendorong rebound IHSG pada perdagangan akhir pekan.

Menurut analis dari PT Mega Capital Indonesia, Arief Fahruri, indeks bergerak dalam rentang 4.768-4.830 dengan kecenderungan konsolidasi. Setelah berada di level 4.800, tren pergerakan indeks akan cenderung konsolidasi menunggu sentimen positif dari faktor global. Bila mampu bertahan di atas level 4.720, indeks masih berpeluang berbalik arah naik.

Namun, Arief mengingatkan kebijakan masalah bahan bakar minyak bersubsidi, kenaikan daya tarif listrik triwulan kedua, angka inflasi, serta neraca perdagangan akan menjadi fokus perhatian investor. "Bila angka inflasi tetap tinggi dan neraca perdagangan terus mengalami defisit, bukan tidak mungkin bursa kembali mengalami tekanan," kata dia kepada Tempo.

Pada Kamis, 14 Maret 2013, IHSG terkoreksi 49,072 poin (1,01 persen) ke level 4.786,367. Indeks bahkan sempat melorot 70 poin hingga menyentuh level 4.757. Penurunan indeks dimotori oleh saham-saham sektor properti, produk konsumen, dan aneka industri. Berlanjutnya aksi ambil untung oleh investor membuat IHSG anjlok dalam tiga hari berturut-turut.

Dalam sesi pembukaan perdagangan di Tokyo Jepang, Jumat 15 Maret 2013, indeks Nikkei 225 naik 0,7 persen menjadi 12.469,23. Sedangkan indeks Topix 0,8 persen menjadi 1.046,86. Saham-saham yang mengalami kenaikan diantaranya Honda Motor Co sebesar 2 persen, dan Nikon Corp yang mencapai 2,1 persen. Kenaikan indeks kali ini disebabkan harapan positif investor pada pemilihan Gubernur Bank of Japan.

Pada saat yang sama, indeks MSCI Asia Pacific naik 0,5 persen menjadi 136. Analis investasi Perpetual Investment, Matthew Sheerwood, mengatakan kenaikan indeks Asia dipicu berkurangnya angka pengangguran di Amerika Serikat serta kenaikan penjualan ritel. "Ini adalah tanda yang baik untuk perekonomian global," ujarnya kepada Bloomberg.

VIVA KUSNANDAR | FERY FIRMANSYAH

09.35 | 0 komentar | Read More

Dahlan Iskan: Indonesia Terlalu Banyak Politikus

Kamis, 14 Maret 2013 | 05:41 WIB

TEMPO.CO , Jakarta:Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, menyayangkan terlalu banyaknya politikus di Indonesia. Sebuah negara tidak akan maju bila terlalu banyak politikusnya. "Indonesia itu terlalu banyak politikus dan terlalu sedikit enterpreneur," katanya di acara "Surat untuk Indonesia" di Binus Business School, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2013.

Dahlan mengatakan negara memerlukan minimal dua persen dari jumlah penduduknya untuk menjadi seorang enterpreneur. Sedangkan Indonesia baru memiliki sebanyak 0,8 persen pengusaha.

Melihat kondisi itu, ia lebih menyarankan kepada anak muda Indonesia untuk menjadi seorang pengusaha. Karena para pemuda masih memiliki stamina yang sangat bagus sehingga bisa tahan banting melawan kesulitan-kesulitan awal yang biasa dihadapi para pengusaha.

Sebagai pengusaha pun seseorang akan lebih bisa bekerja secara mandiri tanpa harus mengikuti birokrasi-birokrasi seperti saat kerja pada tatanan pemerintahan. Dengan majunya ekonomi, kata Dahlan, citra Indonesia di dunia Internasional akan terangkat. Karena kebanyakan orang internasional lebih sering melihat kondisi negaranya dari sisi ekonominya.

Selain harus meningkatkan kondisi perekonomian dengan menambah jumlah pengusaha, Dahlan juga menyarankan untuk menambah jumlah sarjana di bidang lain selain sarjana sosial. "Dari pengamatan sekilas saya, Indonesia terlalu banyak sarjana sosial. Kita masih perlu tambah kuota untuk sarjana ekonomi, kesehatan, teknik, dan seni," katanya.

MITRA TARIGAN

Baca juga
Pertamina Pasok Pelumas Bagi PLN
Menteri Agus : Inalum Akan Jadi BUMN Mandiri
Kargo Bandara Soekarno Hatta Tumbuh 20 Persen
Pembentukan Bank Petani Belum Disetujui

09.35 | 0 komentar | Read More

Kereta Ekonomi Non AC Bakal Dihapuskan

Kamis, 14 Maret 2013 | 07:25 WIB

TEMPO.CO, Jakarta --PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyatakan, dari dana "public service obligation" (PSO) Rp 704 miliar, perseroan hanya mengajukan Rp 285 miliar. "Dengan ketentuan, seluruh kereta api (KA) ekonomi di-AC-kan," kata Kepala Humas KAI, Mateta Rijalulhaq, saat ditemui di sela-sela silaturahmi di Hotel Dharmawangsa, Rabu malam, 13 Maret 2013.

PT KAI mentargetkan akan menghapus semua KA ekonomi nonAC dan menggantinya dengan rangkaian berAC pada Lebaran tahun ini. Mateta mengatakan, kelebihan PSO dapat dialihkan untuk kereta perintis, dengan catatan seluruh kereta ekonomi jarak jauh yang masih nonAC diubah menjadi KA berAC. Saat ini PT KAI telah mengerjakan pemasangan AC pada 70 persen rangkaian KA yang ada.

Mateta menyebut PT KAI sebelumnya mengoperasikan lebih dari 1.000 rangkaian KA di Jawa dan Sumatera. Dengan pemasangan AC di seluruh rangkaian KA Ekonomi, ia menuturkan, nantinya pasti akan dilakukan penyesuaian tarif. Ia pun berharap nantinya pemerintah menetapkan ketentuan untuk para penumpang yang tidak mampu.

"Pemerintah tinggal mensubsidi dan membuatkan kartu miskin, misalnya," ucap Mateta. Ia pun memberi contoh. Jika tarif KA Rp 150 ribu, PT KAI memberlakukan Rp 45 ribu untuk penumpang tidak mampu. Kemudian selisih tarif tersebut ditagihkan kepada pemerintah.

Ia menilai tingkat keterisian atau okupansi KA Ekonomi tidak akan berkurang dengan penyesuaian tarif karena pemasangan AC. Malahan, kata dia, penumpang berani membayar tarif yang lebih tinggi, hingga Rp 150 ribu, untuk dapat menikmati fasilitas tersebut. Mateta mengungkapkan, rencana pemasangan AC pada KA Ekonomi nonAC sudah mulai diterapkan pada masa angkutan Lebaran 2012.

"Cuma belum satu rangkaian," ujarnya. Saat itu, baru ada tiga dari tujuh gerbong dalam satu rangkaian yang dipasangi AC. Ia menyatakan pemasangan AC harus dilakukan bertahap. Apabila dilakukan sekaligus, kata dia, maka ketersediaan KA yang dioperasikan akan terganggu.

MARIA YUNIAR

Baca juga:
Prabowo: Negara Ini Sedang Sakit
Soal Hercules, Kapolda: Tak Usah Gentar!
KPK Usut Pertemuan Bambang cs
Kasus Harrier Anas, KPK Periksa Dua Perwira Polisi

09.35 | 0 komentar | Read More

Harga Bawang Putih di Cina Juga Naik

Seorang buruh wanita mengupas bawang putih yang berada di Pasar Induk Tanah Tinggi, Tangerang, Banten, (26/2). Harga bawang putih mengalamu kenaikan harga, yang awalnya Rp 18 ribu perkilo menjadi Rp 30 ribu perkilo. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

Kamis, 14 Maret 2013 | 09:23 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Lonjakan harga bawang putih dan bawang merah dikhawatirkan menjadi penyumbang inflasi terbesar pada bulan Maret 2013. "Pemerintah terus berupaya untuk menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok, termasuk bawang putih dan bawang merah tersebut," Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Srie Agustina, Kamis 14 Maret 2013.

Kekhawatiran tersebut didasari pada kondisi bulan lalu saat harga bawang putih meningkat rata-rata sebesar 31,38 persen dibanding Januari. Saat itu, di Pasar Induk Kramatjati harga rata-rata bawang putih yang masih Rp 25.964 telah memberi sumbangan sekitar 0,12 persen terhadap inflasi Februari yang mencapai 0,75 persen.

Srie menyatakan, hasil inspeksi yang dilakukan jajarannya di Pasar Induk Kramatjati menyebut bahwa menurut beberapa pedagang, kenaikan harga tersebut dipicu oleh kurangnya pasokan dari Cina yang merupakan eksportir terbesar bawang putih ke Indonesia. Selain itu, Cina juga mengalami kenaikan harga bawang putih dari Rp. 13.000 menjadi Rp. 18.000 karena naiknya permintaan masyarakat lokal. "Kenaikan harga di China juga turut mendorong naiknya harga bawang putih di Indonesia," katanya.

Penyebab lain kenaikan harga adalah menurunnya produktivitas di sentra produksi di dalam negeri. Selain itu, pengeluaran Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) yang dibutuhkan dalam proses importasi juga sebelumnya sempat mengalami kendala.

Lebih lanjut, Srie mengungkapkan bahwa bawang merah juga mengalami kenaikan harga rata-rata 11,36% selama bulan Februari 2013 jika dibandingkan pada bulan sebelumnya. Berbeda dengan bawang putih, menurut Srie kenaikan harga bawang merah lebih disebabkan karena curah hujan yang tinggi yang menyebabkan gagal panen di beberapa daerah sentra penghasil seperti Brebes dan tegal.

Saat ini, stok bawang putih di Pasar Induk Keramatjati hanya sekitar 1 ton per hari, Padahal, normalnya stok di pasar yang menginduki pasar tradisional di Jakarta itu bisa mencapai 5-10 ton per hari. Akibatnya harga bawang putih kating di Pasar Induk Kramatjati yang senilai Rp. 29.000 per kilogram pada tanggal 4 Maret 2013 naik menjadi Rp. 60.000 per kilogram pada 12 Maret 2013.

Srie juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong peningkatan produksi bawang putih lokal. Ia menilai bahwa importasi yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, dan bukan untuk mengurangi pendapatan petani. Menurut data pemerintah, produksi bawang putih nasional rata-rata 14.200 ton per tahun, sementara itu kebutuhan konsumsi dalam negeri sebesar 400.000 ton per tahun. Cek info soal Bawang Merah.

PINGIT ARIA

Baca juga:
Soal Hercules, Kapolda: Tak Usah Gentar!
Sahetapy Curigai Motif Pengusutan Sprindik Anas
Kasus Harrier Anas, KPK Periksa Dua Perwira Polisi
SBY Bertemu Tujuh Jenderal Purnawirawan Sore Ini

09.35 | 0 komentar | Read More

Pemerintah Tak Serius Tangani Program Konversi Gas

Selasa, 12 Maret 2013 | 19:43 WIB

TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Direktur Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, mengaku tidak terkejut dengan mundurnya program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas. "Program ini dari awal terlihat kurang serius karena cetak biru hingga kini belum ada," katanya kepada Tempo, kemarin.

Komaidi menambahkan cetak biru program merupakan dasar yang akan digunakan untuik menurunkan anggaran. Selain itu, cetak biru juga akan digunakan oleh parlemen untuk melakukan cek dan ricek program.

Ia pesimistis program ini bisa terealisasi tahun ini. Menurut Komaidi, banyak program dan kebijakan pemerintah yang terkait BBM tidak terealisasi dan hanya sebatas wacana. "Semoga terealisasi sesuai jadwal. Kalau dari yang sudah-sudah sebenarnya pesimistis."

Ia mengaku heran mengapa program konversi ini mundur. Komaidi menilai pemerintah seharusnya melakukan koordinasi lintas sektor dengan sektor transportasi, keuangan serta swasta nasional sebagai pemangku kepentingan dalam program ini. "Hasil koordinasi inilah yang nantinya dilaksanakan pemerintah," katanya.

ANANDA TERESIA

09.35 | 0 komentar | Read More